//
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet sebelum mengikuti rapat paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026). Foto : Riga/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menegaskan pentingnya penguatan peran Perum Bulog serta peningkatan penguasaan stok pangan oleh negara guna menjaga stabilitas harga, terutama selama Ramadan ketika kebutuhan bahan pokok masyarakat meningkat. Hal itu disampaikan oleh Slamet kepada Parlementaria di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, kenaikan harga pangan selama Ramadan kerap menjadi persoalan berulang setiap tahun. Kondisi ini, jelasnya, menunjukkan masih lemahnya kendali pemerintah terhadap ketersediaan dan distribusi stok di pasar.
“Selama Ramadan permintaan meningkat. Kalau pemerintah tidak menguasai stok secara dominan, maka harga akan mudah dimainkan oleh pihak-pihak yang memiliki stok besar,” ujar Slamet.
Ia juga menilai, idealnya pemerintah menguasai sekitar 60 hingga 70 persen stok bahan pangan strategis agar mampu melakukan intervensi secara efektif ketika terjadi lonjakan harga. Terkait kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan operasi pasar yang dinilai belum menyentuh akar persoalan, menurutnya, langkah tersebut hanya bersifat sementara.
“Operasi pasar itu penting, tetapi sifatnya hanya meredakan sesaat. Akar masalahnya tetap pada penguasaan stok. Kalau stok dikuasai negara, pemerintah bisa lebih kuat mengendalikan harga selama Ramadan,” tegas Politisi asal dapil Jawa Barat IV.
Dalam pembahasan Undang-Undang Pangan, Komisi IV, lanjut Slamet, tengah mendorong penguatan posisi Bulog agar mampu menjadi instrumen utama stabilisasi pangan nasional. “Kita ingin Bulog menjadi lembaga yang kuat, sehingga saat Ramadan dan kebutuhan meningkat, pemerintah sudah siap dengan stok yang cukup untuk menjaga harga tetap stabil,” jelasnya.
Ia pun meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah dengan kendala distribusi, terutama wilayah yang akses transportasinya terhambat, agar tidak terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi dibanding wilayah lain. “Distribusi harus lancar. Jangan sampai selama Ramadan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar,” pungkasnya. •fa/um
