//
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP), Syahrul Aidi Maazat, dalam Rapat Koordinasi BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Ruang KK II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP) Syahrul Aidi Maazat, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara diplomasi parlemen dan diplomasi eksekutif dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi BKSAP DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Ruang KK II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2026).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota BKSAP serta Wakil Menteri Luar Negeri beserta Sekretaris Jenderal dan jajaran Kementerian Luar Negeri. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah dan prioritas diplomasi Indonesia ke depan, khususnya memasuki agenda internasional tahun 2026–2027.
Syahrul menjelaskan, koordinasi ini bertujuan memperkuatkesinambungan antara langkah-langkah diplomasi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dengan peran aktif parlemen dalam forum-forum antar parlemen internasional. “Kita berdiskusi tentang langkah-langkah diplomasi kita bersama, bagaimana diplomasi eksekutif yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dapat disinergikan dengan diplomasi parlemen,” ujar politikus Fraksi PKS tersebut.
Menurutnya, di tengah situasi geopolitik yang turbulen, Indonesia memerlukan pendekatan diplomasi yang inklusif, adaptif, serta mampu membaca dinamika global secara cepat. Ia juga mengapresiasi respons pemerintah dalam menyikapi berbagai isu internasional yang berkembang.
Dalam rapat tersebut, BKSAP memaparkan sejumlah agenda penting yang akan digelar Indonesia. Pada Juli 2026, Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus yang diharapkan memperkuat posisi strategis Indonesia dalam diplomasi kawasan Asean. Selain itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 2027 mendatang sebagai bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik.
Kedua pihak juga sepakat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi. Jika sebelumnya pertemuan dilakukan satu kali dalam setahun, ke depan direncanakan minimal setiap enam bulan dengan format yang lebih dialogis dan terbuka, sehingga substansi pembahasan dapat lebih mendalam dan responsif terhadap perkembangan global.
Selain agenda kelembagaan, rapat turut membahas perkembangan Board of Peace (BOP) terkait upaya penghentian konflik Palestina. Syahrul menjelaskan bahwa inisiatif tersebut muncul setelah ratusan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan peperangan di Palestina dinilai belum efektif, terutama karena dinamika veto di Dewan Keamanan PBB.
Ia menyebut sejumlah negara seperti Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan Yordania memandang perlunya melibatkan Amerika Serikat dalam upaya mendorong penghentian konflik. “BOP menurut pemerintah Indonesia adalah opsi yang ada saat ini. Dalam kondisi darurat, kita memilih mudarat yang lebih ringan dengan harapan ada ruang untuk meredakan eskalasi kekerasan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap konsisten. Pemerintah diingatkan untuk tidak melupakan perjuangan rakyat Palestina serta berbagai pelanggaran yang masih terjadi, termasuk di wilayah Tepi Barat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan diplomasi Indonesia yang lebih terintegrasi, sehingga peran Indonesia di berbagai forum internasional dapat semakin efektif, terarah, dan mencerminkan kepentingan nasional sekaligus komitmen terhadap perdamaian dunia. •bit/aha
