UIN Syarif Hidayatullah Diminta Perluas Dampak Pengelolaan Sampah ke Lingkungan Sekitar

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Komisi VIII DPR RI mendorong Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta untuk berperan aktif membantu pengelolaan sampah di wilayah Tangerang Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Syarif Hidayatullah, Banten.

Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti menyampaikan bahwa Tangerang Selatan saat ini menghadapi persoalan serius di bidang persampahan. Ia menilai kapasitas daur ulang yang masih terbatas perlu ditingkatkan melalui inovasi dan dukungan program percontohan.

“Kita mengetahui bahwa Tangerang Selatan sedang mengalami darurat persampahan. Saya mendorong agar UIN dapat menyampaikan kepada Bappenas untuk masuk menjadi program percontohan RDF(Refuse-Derived Fuel), yakni pengelolaan sampah untuk mengurangi kadar air hingga sekitar dua persen. Ini penting agar pengolahan sampah menjadi lebih optimal,” ujarnya kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Banten, Kamis (12/2/2026).

Ia juga mengapresiasi hasil daur ulang sampah plastik yang telah dimanfaatkan menjadi paving block serta pengolahan kompos. Menurutnya, sinergi antara Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan kewirausahaan dan konsep ramah lingkungan perlu terus diperkuat agar berdampak lebih luas.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri berharap pengelolaan sampah di lingkungan sekitar kampus, khususnya wilayah Ciputat, dapat terus diperbaiki. “Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami berharap UIN mampu memberikan dampak kepada lingkungan sekitar, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang bisa direplikasi,” tutupnya. 

Selain itu, Haeny turut mengapresiasi kampus UIN ini dalam pengelolaan Rumah Sakit Haji yang kini berstatus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kelas B. Ia mengungkapkan bahwa pendapatan dari berbagai sektor usaha, termasuk BLU RS Haji dan unit usaha lainnya, menunjukkan peningkatan signifikan.

“Secara laporan di atas kertas sebelumnya disampaikan sekitar Rp600 miliar, namun per 12 Desember telah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Ini tentu patut kita syukuri,” ujarnya. Menurut Haeny, capaian tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam transformasi akademik, tetapi juga harus berbasis pada kepemimpinan dan kewirausahaan. Ia juga mengapresiasi pembinaan UMKM di sekitar kampus, termasuk pendampingan dalam memperoleh sertifikat halal.

Lebih lanjut, Haeny mendorong agar UIN Syarif Hidayatullah memperkuat kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui nota kesepahaman, sehingga dapat melahirkan tenaga ahli tersertifikasi dan memperluas penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Ia berharap sinergi tersebut dapat mendukung program pemerintah dalam mempercepat sertifikasi produk halal secara lebih optimal. •syn/aha