Distribusi LPG dan BBM Subsidi Bermasalah, Komisi XII: Kami Evaluasi Jabatan Pimpinan Wilayah Pertamina!

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang – Komisi XII DPR RI mendesak Pertamina Patra Niaga untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pola distribusi LPG 3 kg dan BBM bersubsidi di wilayah Bangka Belitung. Komisi XII juga menyoroti ketidaksesuaian kronis antara laporan stok-stok yang diklaim aman dengan fakta antrean dan kelangkaan yang sering dirasakan langsung oleh masyarakat di pangkalan.

​Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan bahwa kinerja pimpinan wilayah akan menjadi catatan serius jika persoalan distribusi tidak kunjung membaik, terutama menjelang peningkatan konsumsi saat Ramadhan dan Idulfitri.

“Rakyat tidak butuh angka di atas kertas, yang penting barangnya ada. Jika manajemen distribusi tidak maksimal dan terus terjadi kelangkaan, kami tidak segan meminta evaluasi jabatan atau rotasi pimpinan wilayah agar pelayanan kepada masyarakat kembali prima,” tegas Bambang dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (12/2/2026).

​Dalam paparan Satgas RAFI Sumbagsel, Pertamina Patra Niaga sebenarnya telah merencanakan peningkatan coverage days untuk produk Pertalite menjadi 17,6 hari dan Pertamax menjadi 30 hari melalui penambahan tangki penyimpanan di wilayah Babel. Selain itu, terdapat rencana optimasi fasilitas SPPEK Bangka untuk meningkatkan daya tampung LPG PSO dari 300 MT menjadi 400 MT guna memperkuat stok di tingkat wilayah.

​Namun bagi Komisi XII, rencana teknis tersebut harus diikuti dengan pengawasan distribusi yang ketat di lapangan agar tidak terjadi kebocoran ke sektor industri atau pertambangan ilegal. Bambang menekankan pentingnya koordinasi antara Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan energi bersubsidi tepat sasaran. 

“Efektivitas distribusi adalah kuncinya. Jangan sampai pasokan yang sudah ditambah justru tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini. •ndy/rdn