//
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Turki untuk Indonesia dalam agenda courtesy call di Ruang Pimpinan BKSAP, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Foto: Jaka/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Turki untuk Indonesia dalam agenda courtesy call di Ruang Pimpinan BKSAP, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk menegaskan diplomasi parlemen atau second track diplomacy antara hubungan bilateral Indonesia dengan Turki.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan bahwa Indonesia dan Turki memiliki hubungan historis yang panjang, bahkan telah terjalin sejak masa Ottoman Empire dengan sejumlah wilayah di Nusantara seperti Aceh dan Yogyakarta. Menurutnya, kedekatan historis tersebut menjadi fondasi kuat bagi kemitraan kedua negara hingga saat ini.
“Indonesia dan Turki memiliki banyak kesamaan dan hubungan yang sudah terjalin lama. Saat ini hubungan tersebut semakin erat dan strategis,” ujar Syahrul.
Ia menjelaskan, selain hubungan di tingkat kepala negara dan pemerintah, parlemen memiliki peran penting sebagai jalur kedua diplomasi (second track diplomacy). Baginya, peran ini menjadi penguat ketika terdapat hambatan dalam implementasi kerja sama di tingkat eksekutif.
“Kadang diplomasi antar eksekutif menghadapi kendala birokrasi. Di sinilah BKSAP hadir untuk memastikan kesepakatan yang sudah ditandatangani benar-benar diimplementasikan. Yang sudah menjadi agreement harus diwujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas peluang peningkatan investasi dan kerja sama strategis di berbagai sektor. Ia menjelaskan Turki memiliki sejumlah keunggulan, termasuk dalam bidang industri dan teknologi, yang berpotensi menjadi ruang kolaborasi dengan Indonesia.
Syahrul menambahkan, BKSAP yang terdiri dari sekitar 48 anggota dari berbagai komisi siap menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait apabila terdapat kerja sama yang memerlukan percepatan tindak lanjut. “Fungsi diplomasi parlemen adalah mengawal dan mengingatkan agar hubungan yang sudah baik tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat kedua negara,” pungkasnya. •bit/um
