//
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, dalam agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti ketimpangan data kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku yang tercatat di pemerintah pusat. Ia mendesak Kementerian Transmigrasi untuk memutakhirkan database tersebut agar program-program bantuan pemerintah, seperti beasiswa, dapat diakses secara merata oleh seluruh kawasan transmigrasi yang ada di daerah tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Ia mengungkapkan, dari enam daerah transmigrasi yang tersebar di empat kabupaten di Maluku, hanya dua yang diakui dalam sistem pusat.
Baginya, kondisi ini menyebabkan wilayah lain seperti Waiapo di Pulau Buru dan Bula Barat di Seram Bagian Barat kesulitan mengakses database program tersebut sehingga semakin menghambat memenuhi syarat. “Kami tidak bisa mengakses karena sudah terkunci dengan persyaratan tidak ada dalam database ya Kementerian Transmigrasi,” jelas Saadiah.
Di sisi lain, ia mengapresiasi program beasiswa yang dicanangkan Kementerian Transmigrasi. Program ini, nilainya, sangat strategis untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, yang nantinya akan menciptakan transformasi ekonomi daerah setempat.
“Kami apresiasi banget gitu ya program (program beasiswa Kementerian Transmigrasi) ini. Artinya, SDM-SDM ini akan dikembalikan ke daerah transmigrasi dan mereka sebagaimana tadi paradigma yang disampaikan oleh Pak Menteri itu yang sudah terjadi sebenarnya ada transformasi yang bagus gitu,” tutup Saadiah. •AMS/um
