//
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti saat kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Foto: Mario/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Purwakarta – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti melakukan kunjungan kerja spesifik ke Bendungan Ir. H. Djuanda atau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi waduk terbesar di Indonesia tersebut tetap berjalan optimal, mengingat usianya yang telah mencapai 59 tahun.
Novita menegaskan, Waduk Jatiluhur memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Di tengah meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir di berbagai wilayah, keberadaan dan kondisi waduk menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI.
“Komisi V ingin memastikan bagaimana fungsi Waduk Jatiluhur yang sudah berumur hampir enam dekade ini tetap terjaga dengan baik, mulai dari dukungan air, pemanfaatan listrik, hingga sinerginya dengan masyarakat,” ujar Novita.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggunakan satu data dan satu peta nasional bendungan sebagai acuan perencanaan pembangunan waduk besar, sedang, maupun kecil di Indonesia.
Menurut Legislator Dapil Jawa Tengah VIII ini, keberadaan data terpadu sangat penting agar penentuan prioritas pembangunan bendungan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan dapat dilakukan secara tepat dan terukur.
Selain itu, Komisi V meminta agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh waduk, khususnya waduk yang telah berusia tua. Langkah ini dinilai penting untuk mendeteksi potensi kerusakan, sedimentasi, maupun gangguan aliran air sejak dini agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin ada waduk yang luput dari pengawasan hingga menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Monitoring harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan waduk,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Komisi V DPR RI juga menyoroti perlunya peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar waduk melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, tanpa membebani keuangan negara.
Terkait penyediaan air minum, Novita menyampaikan bahwa masih diperlukan penambahan titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan SPAM perlu segera dilakukan dan disinergikan antara pemerintah pusat, pengelola waduk, dan pemerintah daerah.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi V DPR RI terhadap infrastruktur sumber daya air strategis nasional guna memastikan keselamatan, keberlanjutan, dan manfaat optimal bagi masyarakat. •mro/rdn
