Desy Ratnasari Soroti Minimnya Penerbang Perempuan di Puspenerbad: Pembinaan Karier Harus Setara!

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menyoroti minimnya keterlibatan prajurit perempuan, khususnya sebagai penerbang, di lingkungan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad). Ia menyebut kondisi tersebut sebagai catatan penting dalam fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pengelolaan sumber daya manusia TNI.

“Dari tadi saya cukup sedih karena tidak melihat adanya penerbang perempuan, atau bahkan tidak ditampilkan sama sekali,” ujar Desy saat sesi pendalaman pada kunjungan kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Puspenerbad, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/1/2026).

Ia menilai absennya prajurit perempuan dalam peran strategis seperti penerbang menunjukkan masih terbatasnya ruang dan kesempatan karier bagi perempuan di lingkungan TNI AD. Padahal, menurut Desy, kehadiran perempuan di satuan penerbangan penting untuk menunjukkan prinsip profesionalisme dan kesetaraan dalam pembinaan personel.

Lebih lanjut, Desy mengkritisi kecenderungan stereotip penugasan prajurit perempuan yang masih terbatas pada fungsi administratif dan pendukung. Ia mengamati bahwa cukup banyak perempuan berada di lingkungan Puspenerbad, namun tidak terlihat menjalankan peran operasional. “Perempuan sering diarahkan ke keuangan, administrasi, atau konsumsi. Saya tidak melihat mereka mengenakan atribut operasional seperti yang lain,” ungkapnya.

Menurut Desy, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan jalur karier (career path) prajurit perempuan, khususnya bagi mereka yang memiliki minat dan kemampuan di bidang penerbangan militer. Ia menegaskan bahwa pembinaan karier seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh prajurit tanpa membedakan gender.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan pengembangan sumber daya manusia TNI agar berjalan secara inklusif dan profesional. Desy menekankan bahwa isu keterlibatan prajurit perempuan akan menjadi bagian dari agenda pengawasan lanjutan DPR RI dalam pembahasan bersama pimpinan TNI. •tra/rdn