//
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Foto: Farhan/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai minat wisatawan mancanegara ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ia menyebut capaian kunjungan turis Indonesia kalah jauh dari Malaysia, Thailand, hingga Vietnam dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau kita lihat data, Malaysia pada 2025 menargetkan 40 juta wisatawan dan terealisasi 38 juta. Thailand juga sudah mencapai 39 juta, sementara Vietnam yang dulu di bawah kita kini sudah di angka 22 juta,” ujar Bambang Haryo dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut menunjukkan daya tarik Indonesia di mata wisatawan asing mengalami penurunan dibanding negara-negara tetangga. Padahal pada periode 2017–2018, jumlah kunjungan wisatawan Indonesia tidak berbeda jauh dengan Malaysia.
Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, salah satu penyebab utama adalah belum terintegrasinya sistem transportasi pariwisata di Indonesia. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam telah menghubungkan transportasi udara, darat, hingga laut dengan sistem transportasi publik yang terpadu.
“Di negara lain, dari bandara sampai ke hotel dan destinasi wisata sudah terintegrasi. Sementara di Indonesia, ke hotel saja sering kali harus pakai transportasi pribadi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan keamanan dan keselamatan transportasi pariwisata. Bambang menilai masih banyak bus pariwisata yang tidak didukung oleh pengemudi dengan kompetensi khusus di bidang keselamatan transportasi.
“Sering kali sopir bus pariwisata diambil asal comot, bahkan ada yang sebelumnya sopir truk. Padahal sopir pariwisata itu harus punya keahlian khusus karena menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi transportasi laut wisata, khususnya kapal-kapal wisata di kawasan kepulauan seperti Lombok. Menurutnya, banyak kapal wisata yang belum terdaftar di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang memiliki standar internasional.
“Harusnya semua kapal wisata terdaftar, bukan hanya di pelabuhan setempat. Dari informasi KNKT, banyak kecelakaan terjadi karena masalah stabilitas kapal,” katanya.
Bambang menambahkan, dalam dua tahun terakhir telah terjadi sedikitnya enam insiden kapal wisata tenggelam yang membawa turis, namun hingga kini belum terlihat pembenahan yang signifikan. Ia menilai hal tersebut mencoreng citra Indonesia di mata wisatawan internasional.
Ia juga mendorong pembentukan polisi pariwisata khusus seperti yang sudah diterapkan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Menurutnya, kehadiran polisi pariwisata dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan wisatawan asing.
“Di Malaysia, Filipina, dan negara ASEAN lain sudah ada polisi khusus pariwisata. Indonesia juga perlu menyediakan aparat khusus untuk melindungi dan melayani wisatawan,” kata Bambang.
Di akhir pernyataannya, Bambang berharap Kementerian Pariwisata dapat melakukan pembenahan menyeluruh dan mencetak prestasi yang lebih baik pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. “Harapan kami, 2026 menjadi momentum perbaikan besar sehingga pariwisata Indonesia bisa kembali bersaing di tingkat Asia Tenggara,” pungkasnya. •gal/aha
