Komisi VI Evaluasi Respons PLN dalam Menangani Bencana Hidrometeorologi di Sumatra

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra beberapa waktu lalu, khususnya terkait langkah mitigasi dan respons cepat yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).

Evaluasi ini dilakukan menyusul terjadinya pemadaman listrik berkepanjangan akibat kegagalan sistem ketenagalistrikan di tengah bencana tersebut. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan bahwa bencana yang melanda wilayah Sumatra merupakan peristiwa serius yang harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya sebagai kejadian alam, tetapi juga sebagai ujian terhadap kesiapan dan ketahanan infrastruktur nasional.

Hal itu disampaikan Anggia saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta subholding di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (21/01/2026).

“Kita punya bencana, mendapatkan bencana dan teguran ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang sudah dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, merata dan ini menjadi bencana yang yang harus menjadi perhatian kita bersama. Saya yakin teman-teman PLN juga sudah melakukan banyak hal untuk membantu teman-teman yang ada saudara-saudara kita yang ada di Sumatra,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa anomali cuaca ekstrem yang dipicu fenomena La Nina, dengan curah hujan mencapai 400 milimeter per hari, telah menyebabkan gangguan besar pada sistem kelistrikan nasional.

“Kita menyaksikan bersama bagaimana anomali cuaca ekstrem yang dipicu oleh fenomena La Nina dengan intensitas curah hujan mencapai 400 mm per hari telah mengakibatkan disrupsi masif pada sistem ketenagalistrikan nasional terutama yang ada di Sumatra,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

Fakta di lapangan, lanjutnya, menunjukkan dampak yang sangat signifikan dimana ribuan gardu distribusi terendam, puluhan menara transmisi juga di sepanjang Bukit Barisan mengalami kegagalan struktural akibat pergerakan tanah dan ratusan ribu pelanggan harus mengalami kegelapan total dalam waktu yang cukup lama.

“Mudah-mudahan hari ini juga sudah berangsur lebih baik,” tuturnya.

Anggia menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bahwa strategi ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional masih rentan terhadap eskalasi perubahan iklim global. Atas dasar itu, Komisi VI DPR RI meminta penjelasan menyeluruh dari PLN dan subholding terkait efektivitas pemulihan serta langkah audit teknis yang dilakukan.

“Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI memandang perlu adanya penjelasan komprehensif dari PT PLN beserta subholding mengenai efektivitas pemulihan serta langkah-langkah audit teknis yang dilakukan agar kegagalan sistem mikroskop tidak terulang di masa depan,” ujar Anggia.

Ia pun menekankan pentingnya mitigasi agar jika bencana serupa terjadi, penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

“Karena kan kalau bencana alam ini kan luar biasa kadang tidak bisa diprediksi. Tidak hanya gelap tetapi sampai putus semuanya. Nah ini yang harus dimitigasi supaya cepat aja langsung ditangani,” katanya.

Lebih lanjut, Anggia menyebut rapat evaluasi juga diarahkan untuk mengkaji sejauh mana transformasi PLN pasca pembentukan sub holding memberikan dampak nyata terhadap mitigasi bencana.

“Kita tidak ingin efisiensi organisasi yang sering didengungkan ini hanya berhenti pada laporan laba rugi, tetapi juga ada mitigasi-mitigasi yang memang sudah direncanakan kalau misalnya ada bencana itu seperti apa,” pungkasnya. •rr/rdn