//
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana saat mengikuti rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Foto: Alya/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Capaian imunisasi nasional secara umum mengalami penurunan. Hal ini menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama Menteri Kesegatan, sebanyak 32 provinsi belum mencapai target imunisasi rutin sebesar 80 persen. Sementara hanya enam provinsi yang berhasil memenuhi target tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, menilai kondisi tersebut tidak bisa disederhanakan hanya dengan menyalahkan perubahan sistem pelaporan dari manual ke digital. Menurutnya, penurunan capaian imunisasi di sebagian besar wilayah Indonesia menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dan membutuhkan upaya khusus.
“Harus ada usaha khusus. Tidak bisa kita cuma menyalahkan sistem yang berubah. Harus ada kiat tertentu untuk mengangkat imunisasi di 32 provinsi lainnya,” kata Sri Meliyana dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa angka 32 provinsi merupakan jumlah yang sangat besar dan tidak bisa dianggap wajar. Apalagi, imunisasi selama ini merupakan program kesehatan yang telah berjalan baik selama bertahun-tahun dan menjadi indikator penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak lalai dalam menjaga capaian imunisasi nasional. Menurutnya, kesalahan kecil dalam pengelolaan sistem berpotensi membuat Indonesia mundur dalam program imunisasi yang selama ini menjadi rujukan, termasuk di tingkat internasional.
“Imunisasi ini program yang bertahun-tahun berjalan baik. Nah jangan sampai kesalahan, ini membuat capaian kita mundur di sektor imunisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Meliani menekankan bahwa perubahan sistem menuju digitalisasi memang penting, namun harus disertai dengan kebijakan afirmatif bagi daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sistem manual, meski dinilai lambat dan ketinggalan zaman, tetap harus dijalankan sebagai pendamping agar layanan imunisasi tidak terhambat.
“Walaupun alasannya repot, walaupun alasannya out of date dan lain-lain. Daerah-daerah kita terbatas, sistem pelaporannya terbatas, kapasitas kerjanya berat maka tolonglah. Imunisasi ini tidak boleh kalah oleh sistem digital,” pungkasnya. •ujm/aha
