//
Suasana Interaksi antara pedagang dan pembeli di sebuah pasar tradisional. Foto: We/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Gemerlap lampu Natal, ramainya pusat perbelanjaan, serta padatnya destinasi wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 menghadirkan wajah meriah di banyak kota. Namun di balik euforia tersebut, ironi justru dirasakan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melonjak, membuat momen bahagia akhir tahun berubah menjadi tekanan berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menilai kenaikan harga pangan yang terjadi jelang dan selama Nataru 2025 tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang merupakan fenomena tahunan yang wajar, tetapi ketika harga naik secara tajam dan tidak wajar, hal itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan.
“Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai pasok pangan serta potensi lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini dan harus memastikan distribusi berjalan normal serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah momentum sensitif Nataru,” kata Johan saat dihubungi Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).
Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, di berbagai pasar tradisional masyarakat mengeluhkan harga beras, cabai, bawang, telur, hingga daging ayam yang terus merangkak naik. Keluhan serupa, kata Johan, hampir selalu muncul setiap musim libur panjang dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
“Bagi pekerja harian, buruh, dan masyarakat kecil, kenaikan harga sekecil apapun dampaknya sangat besar terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Di sisi lain, DPR terus mendorong pemerintah untuk memastikan stok pangan dalam kondisi aman, operasi pasar berjalan efektif, serta Satuan Tugas Pangan aktif turun langsung ke lapangan. Namun Johan mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada forum rapat semata.
“Pengawasan harus benar-benar hadir di pasar dan sepanjang jalur distribusi agar potensi permainan harga bisa dicegah. Tanpa pengawasan langsung di lapangan, praktik spekulasi dan penimbunan akan terus berulang setiap musim libur panjang,” tegas Legislator Daerah Pemilihan NTB I tersebut.
Johan juga menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat terkait mahalnya harga pangan telah menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat. Intervensi itu mencakup operasi pasar, penambahan pasokan, hingga penertiban jika ditemukan pelanggaran di tingkat distribusi dan perdagangan.
Lebih jauh, ia menilai fenomena melonjaknya harga pangan saat Nataru 2025 kembali menegaskan ketimpangan antara meningkatnya konsumsi dan lemahnya daya beli masyarakat. Di satu sisi, sektor pariwisata dan konsumsi kelas menengah ke atas tumbuh pesat, sementara di sisi lain masyarakat kecil justru harus mengencangkan ikat pinggang. “Libur panjang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi periode paling rawan inflasi pangan,” ujarnya.
Menurut Johan, perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus dilakukan secara nyata dan menyeluruh. Stabilitas harga harus dijaga, sementara daya beli masyarakat juga perlu diperkuat. Operasi pasar dan pasar murah, kata dia, harus benar-benar menyasar kelompok rentan dan tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas. Bantuan sosial pun harus dipastikan tepat sasaran agar tidak semakin membebani masyarakat kecil.
Ia menegaskan bahwa Nataru tidak boleh terus dijadikan musim rutin kenaikan harga. Pemerintah harus kuat dalam pengawasan dan cepat dalam melakukan intervensi, sementara pelaku usaha juga dituntut untuk menjunjung etika dalam berusaha.
“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pangan tetap terjangkau, terutama pada momen-momen sensitif yang seharusnya menjadi masa kebahagiaan bagi seluruh rakyat, seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Natal,” tutup Johan.
Untuk diketahui, berdasarkan laporan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), sejumlah harga barang pokok meroket menjelang dan selama libur Nataru. Seperti harga bawang merah naik dari Rp 35 ribu per kilogram (kg) ke Rp 40 ribu per kg dan bawang putih dari Rp 40 ribu ke Rp 50 ribu per kg. Kenaikan yang cukup signifikan juga terjadi pada harga cabai rawit, meski sempat turun menjadi Rp 45 ribu per kg, tetapi kini naik lagi ke angka Rp 80 ribu per kg. Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam dan sapi, yang semula Rp 35 ribu per kg menjadi Rp 45 ribu per kg untuk daging ayam, dan semula Rp 130 ribu per kg menjadi Rp 140 ribu untuk daging sapi. •we/rdn
