Pemerintah Perlu Perbanyak Riset di Daerah Rawan Bencana Alam

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dengan cara mendeteksi sejak dini dampak kerusakan lingkungan dan kesiapsiagaan sejak awal. Pasalnya, mitigasi yang baik diyakininya bisa mencegah kerusakan.

“Yang dilakukan perusahaan penyebab kerusakan lingkungan seharusnya bisa dideteksi sejak awal, sehingga bencana yang mengakibatkan korban jiwa ini bisa diantisipasi,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Mendiktisaintek dan Kepala BRIN di Gedung DPR, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, masyarakat juga harus dipaksa dengan berbagai cara untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk menjadi korban bencana. Menurutnya, dalam menyampaikan kemungkinan terjadinya bencana di suatu daerah, perlu penggunaan bahasa yang bisa dimengerti dan membuat masyarakat sadar bahwa dirinya dan keluarganya dalam bahaya bencana.

“Perlu adanya koordinasi dan penjelasan mengenai bencana alam terhadap masyarakat yang memang tinggal ditempat rawan bencana, sebab masyarakat lokal mempunyai banyak istilah dan pengetahuan yang sangat kurang,” imbuhnya.

Di sisi lain ia menuturkan banjir bandang yang datang dengan cepat dan massif membuat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tidak mampu mengantisipasinya. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya sistem mitigasi bencana dari pemerintah daerah (pemda) setempat.

Padahal, jika pemerintah pusat dan daerah menjalankan prosedur mitigasi bencana dengan baik, jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar dapat dihindari. Sebab fenomena Siklon Tropis Senyar yang memicu bencana ini telah terprediksi jauh-jauh hari dan telah melanda beberapa negara sebelum tiba di Indonesia. Lemahnya sistem mitigasi bencana, membuat penanganan bencana menjadi tergagap-gagap.

“Riset juga diperlukan terhadap daerah yang memang berpotensi terjadinya bencana alam sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” katanya. •tn/aha