Nelayan Harus Jadi Prioritas Dapatkan Subsidi Solar, Bukan Hanya pada Momen Nataru

PARLEMENTARIA, Badung— Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan pentingnya akses solar bersubsidi bagi nelayan sebagai kelompok penerima manfaat utama dalam kebijakan energi nasional. 

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka memantau kesiapan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO) menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Badung, Bali, Sabtu (4/12/2025).

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, penyaluran energi bersubsidi tidak boleh sebatas merespons lonjakan konsumsi saat liburan akhir tahun, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir sehari-hari. 

“Jadi di samping menghadapi Natal dan Tahun Baru ini pada kebutuhan setiap hari, ini kebutuhan untuk para nelayan juga harus mendapatkan prioritas,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi di Bali sebagai wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi solar cukup kompleks. Minimnya titik penyaluran dan keterbatasan infrastruktur membuat nelayan kerap mengalami kesulitan mengakses BBM bersubsidi.

“Ini kepulauan kecil, banyak contohnya bahwa mendapatkan akses solar ini agak sulit,” ungkapnya.

Karena itu, Didik mendorong agar persoalan ini tidak hanya dilihat sebagai isu lokal Bali, berikut Nusa Tenggara, tetapi sebagai perhatian nasional yang memerlukan kebijakan lebih komprehensif. 

“Wilayah-wilayah lain pun tentunya harus mendapatkan akses yang sama terhadap kemudahan mendapatkan solar subsidi agar nelayan bisa mengembangkan ekonomi, meningkatkan taraf hidup mereka,” paparnya.

Lebih lanjut Didik menjelaskan bahwa penyediaan akses solar bagi nelayan merupakan bentuk kompensasi negara yang benar-benar menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. “Otomatis ini menjadi kompensasi, menjadi subsidi yang tepat sasaran dengan kehadiran kita mengarah ke situ,” tambahnya.

Sementara itu, Komisi XI juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan solar bagi pengoperasian kapal nelayan yang dominan di wilayah kepulauan. “Nelayan ini juga harus diberikan akses terhadap kemudahan mendapatkan solar, karena wilayah Nusa Tenggara dan Bali ini wilayah kepulauan dan kebutuhan solar sangat besar,” jelas Didik.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen Komisi XI untuk memperjuangkan penguatan distribusi energi di daerah maritim. Selain memantau kesiapan sektor energi menghadapi Nataru, Komisi XI mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir, agar program subsidi energi tidak hanya stabil secara pasokan, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kesejahteraan pelaku ekonomi di daerah kepulauan. •blf/rdn