Pemerintah Diminta Susun Konsep Baru Mitigasi Bencana, Legislator: Indonesia Sudah Darurat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menilai pemerintah perlu segera menyusun konsep baru dalam mitigasi dan antisipasi bencana, bukan hanya fokus pada penanganan pascakejadian. Hal ini berkaca pada tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di berbagai daerah menunjukkan bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi darurat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BMKG dan Basarnas, menyusul serangkaian peristiwa longsor yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar di berbagai wilayah.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh terus-menerus hanya menangani dampak bencana, tetapi harus mulai memperkuat langkah antisipasi sejak awal. Ridwan menilai bahwa informasi perkiraan cuaca ekstrem dari BMKG harus disampaikan lebih jauh sebelum kejadian, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah pencegahan.

“BMKG harus menginformasikan jauh sebelum kejadian. Misalnya, tanggal sekian akan terjadi hujan lebat yang berpotensi bahaya. Dengan begitu masyarakat sudah tahu, dan pemerintah daerah bisa menyampaikan lebih cepat,” ujar Ridwan dalam RDP yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan apresiasi terhadap BMKG dan Basarnas yang selama ini bekerja tanpa mengenal waktu dalam menangani bencana. Namun ia menilai konsep mitigasi yang berjalan sekarang masih bersifat reaktif dan belum mampu meminimalkan risiko secara signifikan.

Ia juga menyoroti pola penanganan bencana yang masih terlalu banyak dilakukan setelah kejadian, sehingga korban terus berjatuhan. Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah mitigasi jauh sebelum potensi bencana muncul.

“Setiap hari kita lihat berita longsor, korban sekian orang. Ini menyedihkan. Kita harus berpikir sebelum terjadi, bukan hanya mengatasi setelah kejadian,” tegasnya.

Ridwan pun meminta pemerintah segera mengidentifikasi kebutuhan peralatan pendukung agar sistem deteksi dini dan mitigasi dapat ditingkatkan. “Jika ada kekurangan alat atau sistem, agar segera kementerian terkait menyampaikannya kepada Presiden,” pungkasnya. •ujm/aha