E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran|RUU Perampasan Aset|BBM|Pendidikan|UMKM|MBG|RUU SDI|sekolah|Komisi III|Haji|Subsidi|RUU Daerah Kepulauan|PT. Freeport
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 78%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran|RUU Perampasan Aset|BBM|Pendidikan|UMKM|MBG|RUU SDI|sekolah|Komisi III|Haji|Subsidi|RUU Daerah Kepulauan|PT. Freeport
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 78%
Angin: 3 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran|RUU Perampasan Aset|BBM|Pendidikan|UMKM|MBG|RUU SDI|sekolah|Komisi III|Haji|Subsidi|RUU Daerah Kepulauan|PT. Freeport
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 78%
Angin: 3 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong Penguatan Industri Tenun Ulos Jadi Produk Unggulan Nasional

Diterbitkan
Selasa, 2 Des 2025 14.30 WIB
Bagikan:
Komisi VII Dorong Penguatan Industri Tenun Ulos Jadi Produk Unggulan Nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Foto: Dep/vel.

PARLEMENTARIA, Toba – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kawasan Danau Toba untuk memperkuat pengawasan terhadap pengembangan ekonomi kreatif daerah, khususnya industri tenun ulos. Ulos yang menjadi ikon budaya masyarakat Batak dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai produk unggulan nasional.

Namun saat ini para perajin ulos masih menghadapi berbagai kendala, seperti akses pembiayaan yang terbatas, minimnya perlindungan hukum terhadap motif dan desain, serta sulitnya akses pasar, baik secara offline, digital, maupun ekspor. Kapasitas SDM dan peran pemerintah daerah serta Dekranasda juga dinilai belum optimal.

Lamhot menegaskan bahwa penguatan industri ulos harus dilakukan secara menyeluruh. “Ulos bukan hanya warisan budaya, tetapi juga peluang ekonomi. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang dapat membantu pelaku kreatif,” ujar Lamhot di Kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Dalam kunjungan ini, Komisi VII ingin mengetahui langsung kondisi pelaku ekraf ulos dengan tujuan antara lain untuk mengawasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif di Danau Toba, mengidentifikasi hambatan utama seperti pembiayaan, persoalan terkait Hak Kekayaan intelektual, dan pemasaran. Selain itu juga untuk mendorong sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Dekranasda dalam mendukung UMKM ekraf, serta untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pembiayaan, perlindungan hukum, dan perluasan pasar.

“Kami ingin melakukan pemetaan kebutuhan pelaku ekraf, mulai dari bahan baku, produksi, pemasaran, digitalisasi hingga regenerasi perajin, guna memastikan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia berharap, kunjungan ini dapat mempercepat transformasi ekonomi kreatif di Danau Toba. Kedepannya industri ulos diharapkan tidak hanya dilestarikan sebagai budaya, tetapi berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan dukungan yang kuat dan keberpihakan kepada pelaku kreatif lokal, Tenun Ulos berpotensi menjadi ikon ekonomi kreatif Indonesia yang mendunia. Komisi VII akan terus mengawal kebijakan agar industri ulos semakin berkembang dan memiliki daya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional,” tegas Lamhot. •dep/aha

Berita terkait

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM
Industri dan Pembangunan
Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM
Komisi VII Bentuk Panja SNI, Dorong Pengawasan Produk Lebih Ketat
Industri dan Pembangunan
Komisi VII Bentuk Panja SNI, Dorong Pengawasan Produk Lebih Ketat
RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri
Politik dan Keamanan
RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi VII
Sebelumnya

Optimalkan Mitigasi Kesehatan dan Penanganan Keracunan di Kabupaten Cirebon

Selanjutnya

Netty Prasetiyani Kritik Lemahnya Pengawasan Pangan, Minta Pemda Tingkatkan Edukasi Publik

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1021)
  • Industri dan Pembangunan(3568)
  • Isu Lainnya(1033)
  • Kesejahteraan Rakyat(3561)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4342)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran|RUU Perampasan Aset|BBM|Pendidikan|UMKM|MBG|RUU SDI|sekolah|Komisi III|Haji|Subsidi|RUU Daerah Kepulauan|PT. Freeport
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 78%
Angin: 3 km/h