Lantik Pejabat di Setjen DPR, Bukti Komitmen Siap Reformasi Tata Kelola Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, fase transformasi kelembagaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI bukan sekadar jargon. Ia menekankan pelantikan pejabat baru adalah bukti komitmen perubahan menyeluruh dalam tata kelola birokrasi, sistem kinerja, dan mekanisme pelayanan publik yang lebih modern, efisien, serta akuntabel.

“Semangat yang sudah digaungkan oleh pimpinan DPR bahwa kita memasuki fase transformasi itu bukanlah sebuah basa-basi, bukan sekadar idiom dalam komunikasi publik, tapi sungguh-sungguh harus kita lakukan secara baik,” tegas Indra saat memimpin agenda pelantikan JPT Pratama dan Administrator di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Indra menjelaskan, saat ini DPR tengah memasuki babak baru reformasi kelembagaan, sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju world class parliament, sebuah konsep parlemen berkelas dunia yang ditopang oleh birokrasi yang efisien dan berbasis digital. Ia mengungkapkan, komitmen ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara Sekretariat Jenderal dan pimpinan DPR RI.

Indra menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal DPR harus meninggalkan pola kerja lama yang tidak adaptif terhadap perubahan zaman. Ia menilai, perubahan cara berpikir dan bekerja adalah syarat mutlak agar Setjen DPR mampu menopang peran parlemen modern. “Kita di Sekretariat Jenderal tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan cara-cara yang biasa. Kita harus berani keluar dari pandangan-pandangan yang biasa,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh unit kerja untuk memastikan setiap pejabat mampu menyesuaikan diri dengan semangat transformasi yang digaungkan oleh pimpinan DPR. “Jika di antara kita ada yang tidak bisa menyesuaikan dengan semangat transformasi ini, tentu evaluasi akan menjadi catatan kami untuk memberikan tanggung jawab dalam bentuk yang berbeda,” katanya. 

Indra menambahkan, peta jalan (roadmap) perubahan sudah disiapkan secara sistematis, dan lembaganya tidak akan mundur dari agenda tersebut. “Kita tidak akan mundur dengan transformasi ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan struktural bukan semata posisi administratif, tetapi amanah negara yang melekat dengan tanggung jawab menjaga integritas, loyalitas, dan kredibilitas. ASN, terangnya, harus mampu bekerja baik di mana pun ditugaskan, dengan visi yang sama untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR sebagai lembaga negara yang profesional, modern, dan akuntabel.

“Karena apapun unit kerja, semua memiliki tujuan yang sama: mewujudkan Sekretariat Jenderal (DPR) sebagai lembaga negara yang profesional, modern, dan akuntabel,” pungkas Indra.

Para pejabat yang dilantik diantaranya Kepala Biro Keuangan Indra Pahlevi, Kepala Biro Protokol dan Humas Rudi Rochmansyah, Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Lidya Suryani Widayati, dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen M. Najib Ibrahim.

Lalu, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Lidya Suryani Widayati, Kepala Bagian Administrasi Keuangan Mardi Harjo, dan Kepala Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN Sam Karya Nugraha. •um/aha