//
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat melalui KKP kepada pihak BBI Batu Kumbung, Mataram, Provinsi NTB, Selasa (11/11/2025). Foto : Oji/Andri.
PARLEMENTARIA, Mataram — Panitia Kerja (Panja) RUU Penyusunan RUU Pangan Komisi IV DPR RI mengunjungi Balai Benih Ikan (BBI) Batu Kumbung, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa 10 paket calon induk ikan nila dan 10 paket calon induk ikan lele kepada pihak BBI Batu Kumbung, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (11/11/2025).
“Hari ini kami meninjau Balai Benih Ikan Batu Kumbung di Mataram NTB untuk melihat secara langsung bagaimana kondisinya dan apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan. Ke depan, kami berharap agar benih-benih bantuan ikan tersebut dapat dipelihara dan dirawat dengan baik sehingga menghasilkan panen ikan yang melimpah,” ujar Siti Hediati Soeharto, didampingi Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Haeru Rahayu, usai menyerahkan bantuan.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto ini juga mendorong agar pihak BBI Batu Kumbung terus menjaga kebersihan dan merawat kolam pembenihan maupun pembesaran ikan agar menghasilkan panen ikan yang berkualitas tinggi.
“Hasil panen ikan di sini juga bisa mendukung salah satu program pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai lauk-pauk bergizi. Dengan demikian, masyarakat peternak ikan turut merasakan dampak positif dari terserapnya hasil panen ikan untuk kebutuhan program MBG di NTB,” imbuh Legislator asal Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
Balai Benih Ikan (BBI) Batu Kumbung merupakan pengembangan dari Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) yang berdiri pada tahun 1975 di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2001, lembaga ini mengalami peningkatan status menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah – Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (UPTD-BPBIAT), sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2001.
Lembaga ini memiliki tugas melaksanakan sebagian fungsi teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di bidang pengembangan budidaya ikan air tawar, khususnya dalam produksi benih dan calon induk ikan unggul.
“Balai Benih ini memiliki fungsi utama untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB di bidang perbenihan dan pengembangan budidaya ikan air tawar, dengan fokus pada produksi benih dan calon induk ikan unggul,” tegas Titiek Soeharto.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV juga mendorong BBI Batu Kumbung agar terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis perbenihan dan budidaya ikan. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih luas dengan Perguruan Tinggi, SMK Perikanan, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengembangkan teknologi perbenihan dan budidaya ikan di NTB.
Komisi IV berharap pengembangan jaringan sistem informasi teknologi perbenihan dan budidaya ikan dapat terus diperluas, tidak hanya di NTB, tetapi juga di seluruh Indonesia, sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan sektor perikanan nasional. •oji/aha
