//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw saat melakukan pertemuan kunjungan kerja spesifik ke lokasi kantor Jasa Marga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (06/11/25). Foto: Adi/vel.
PARLEMENTARIA, Bekasi – Komisi V DPR RI menyoroti kebijakan tarif di Tol Mohammed bin Zayed (MBZ) usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi kantor Jasa Marga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (06/11/25). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menilai kenaikan tarif pasca penambahan ruas MBZ Cikampek (MBCKM) masih belum mencerminkan keadilan bagi pengguna jalan. Menurutnya, tarif kendaraan golongan I naik hampir Rp5.000, sementara golongan III dan IV naik sekitar Rp7.000 ke atas.
“Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,” ujarnya.
Roberth menilai, ketimpangan tarif tersebut bisa berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional yang akhirnya berpengaruh pada harga kebutuhan masyarakat. Karena itu, Komisi V meminta adanya peninjauan ulang agar kebijakan tarif lebih berimbang.
“Kalau tarif angkutan naik, otomatis harga barang ikut terdampak. Maka harus ada keadilan dalam penetapan tarif tol,” tegasnya.
Selain soal tarif, Robert juga menyoroti masih terbatasnya fasilitas pendukung seperti rest area di ruas tol layang sepanjang 37 kilometer tersebut. “Harusnya sebelum naik tol ada area persiapan seperti pengisian bahan bakar atau toilet. Ini belum tersedia dengan baik,” ungkapnya.
Meski begitu, ia mengakui keberadaan Tol MBZ cukup efektif dalam mengurai kemacetan di jalur utama Cikampek. Namun, DPR tetap menekankan agar pengelola memperhatikan aspek keadilan tarif, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan. •adi/rdn
