Defisit Pangan terjadi di Papua, Kembalikan Potensi Lokal Jadi Makanan Pokok Utama

PARLEMENTARIA, Jayapura – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih tingginya tingkat defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua. Menurutnya, sekitar 30 persen kabupaten/kota di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.

“Papua termasuk daerah yang mengalami defisit pangan. Tapi ini bukan hanya di Papua, hampir 30 persen kabupaten dan kota di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Riyono saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, ketergantungan pangan antarwilayah perlu dikurangi dengan memperkuat produksi lokal dan mendorong kebijakan pangan berbasis potensi daerah masing-masing.

“Kita ingin Indonesia Timur, termasuk Papua, bisa memenuhi kebutuhan pangannya dari tanah sendiri. Ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah mengembangkan sistem pangan berkelanjutan berbasis potensi lokal seperti sagu, jagung, dan hortikultura di wilayah timur Indonesia. 

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini menegaskan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk mengembangkan pangan lokal Papua sebagai bagian dari strategi nasional ketahanan pangan masa depan. Ia menyebutkan bahwa masyarakat Papua sejatinya memiliki kekayaan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian yang perlu dikembangkan dan dikembalikan sebagai sumber pangan utama.

“Beras yang dikonsumsi masyarakat Papua sekarang sebenarnya bukan makanan pokok asli mereka. Kita harus kembalikan pangan lokal sebagai pangan masa depan,” tegasnya.

Menurutnya, pangan lokal memiliki nilai gizi tinggi dan berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan daerah. Namun, hal itu perlu dukungan kebijakan, infrastruktur, dan peran generasi muda Papua untuk kembali membangun tanahnya.

“Kita dorong agar sarjana-sarjana Papua yang ada di luar kembali ke tanah kelahirannya. Papua ini tanah masa depan. Tanahnya subur, tapi butuh SDM yang kuat untuk mengolahnya,” ujarnya.

Komisi IV DPR RI menilai penguatan pangan lokal bukan hanya soal produksi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat Papua berbasis potensi sendiri. •skr/rdn