Sidak ke SPBU Manokwari, Komisi XII Tegaskan Komitmen Pengawasan Demi Pelayanan Energi yang Lebih Baik

PARLEMENTARIA, Manokwari – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya penataan ulang sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Bambang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Manokwari dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Papua Barat, Senin (27/10/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Komisi XII menemukan sejumlah persoalan terkait keterbatasan pasokan serta antrean panjang masyarakat di SPBU. Bambang menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencari solusi konkret atas kendala tersebut.

“Terkait dengan persoalan BBM, kami sudah meminta agar dilakukan koordinasi langsung dengan BPH Migas. Ada masukan terkait dengan penambahan jam operasional SPBU, penjualan, tambahan kuota, serta usulan perbaikan tata cara penyaluran, seperti penggunaan sistem barcode. Tujuannya agar distribusi BBM lebih tertib dan tidak terjadi kebocoran ke sektor-sektor yang tidak produktif,” jelasnya kepada Parlementaria usai pertemuan.

Politisi Fraksi Golkar tersebut menilai bahwa BPH Migas perlu lebih kooperatif dalam melakukan pengaturan jam pelayanan dan mekanisme penyaluran BBM agar masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan merata. “Kami berharap BPH Migas dapat membuat tata cara penyaluran yang lebih rapi dan efisien. Masyarakat tidak boleh dipersulit. Proses distribusi harus cepat, transparan, dan tepat sasaran. Ini penting agar tidak muncul antrean panjang yang justru menurunkan citra ibu kota provinsi seperti Manokwari,” tegasnya.

Selain BBM, Legislator Dapil Bangka Belitung juga menyoroti kelangkaan minyak tanah di sejumlah wilayah Papua Barat. Bambang mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengajukan permohonan investasi baru di sektor energi. “Kami meminta para bupati segera membuat surat informasi permohonan investasi agar ada penambahan fasilitas distribusi energi. Masalah seperti ini sudah berlangsung lama dan perlu didorong penyelesaiannya secara serius,” tutup Bambang. •pdt/rdn