Komisi II Dorong BNPP Koordinasi untuk Fungsikan PLBN Sebatik

PARLEMENTARIA, Pulau Sebatik — Komisi II DPR RI mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera melakukan koordinasi agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dapat difungsikan sebagai jalur keluar-masuk resmi.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kalimantan Utara, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan bahwa hingga kini PLBN Sebatik belum dapat beroperasi lantaran tidak tercantum dalam border cross agreement atau perjanjian lintas batas dengan Malaysia. Saat ini, jalur resmi lintas negara masih terbatas pada Tarakan dan Nunukan.

“Tadi keluhan dari pengelola PLBN termasuk dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat bahwa PLBN kita, Pos Lintas Batas Negara di Pulau Sebatik itu kan belum operasional. Belum operasional karena apa? Karena memang belum tercantum dalam border cross agreement, perjanjian lintas batas dengan Malaysia, bahwa Pulau Sebatik itu menjadi exit and entry point. Jadi titik masuk-keluar begitu. Sejauh ini baru Tarakan dan Nunukan,” jelas Deddy usai meninjau PLBN Sebatik, Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya, Komisi II telah meminta BNPP segera mengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait agar fasilitas PLBN Sebatik dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat perbatasan. “Komisi II tadi sudah meminta agar BNPP itu segera melakukan koordinasi sehingga memungkinkan bahwa pelabuhan PLBN Sebatik itu memang digunakan untuk exit entry,” ujarnya.

Selain mendorong BNPP, Komisi II juga akan melakukan pengawasan terhadap instansi lain yang terkait dengan perbatasan, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berwenang dalam proses negosiasi dengan Malaysia mengenai perjanjian lintas batas.

“Tadi kan saya sudah katakan akan mendorong dan mengawasi, memantau bagaimana perkembangan dari BNPP. Termasuk juga nanti mengawasi bagaimana pemerintah melakukan proses negosiasi dengan Malaysia terkait dengan perjanjian lintas batas,” pungkasnya. •aha