//
Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, dan Imron Amin, saat kunjungan kerja spesifik MKD ke Polres Brebes, Senin (29/9/2025). Foto: Geraldi/vel.
PARLEMENTARIA, Brebes – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat perannya sebagai penjaga marwah dan etika lembaga legislatif. Hal ini tercermin dalam kunjungan kerja spesifik MKD ke Polres Brebes, Senin (29/9/2025), yang bertujuan membangun sinergi dengan jajaran kepolisian, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan kode etik anggota dewan di lapangan.
Rombongan MKD yang dipimpin Wakil Ketua MKD DPR RI, Agung Widyantoro, dan Imron Amin, disambut langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah beserta jajaran. Agung menjelaskan bahwa MKD memiliki mandat strategis dalam menjaga kehormatan DPR RI serta mengawasi perilaku anggota dewan melalui penegakan kode etik.
“Tugas utama MKD adalah menjaga marwah lembaga DPR sekaligus memastikan setiap anggota dewan menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi etika dan peraturan,” ujar Agung.
Legislator Partai Golkar ini menambahkan, kunjungan ke institusi kepolisian menjadi bagian penting dari upaya MKD memperluas pemahaman mengenai mekanisme pengawasan dewan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan sinkronisasi antara penegakan etika legislatif dengan hukum positif yang dijalankan oleh aparat kepolisian.
Dalam kesempatan tersebut, MKD juga melakukan sosialisasi terkait hak-hak anggota DPR RI, antara lain Hak Protokoler, Hak Imunitas, serta penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR sesuai Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 5 Tahun 2024.
“Melalui sosialisasi ini, MKD berharap aparat kepolisian di daerah memahami secara tepat posisi dan perlindungan hukum terhadap anggota dewan, sekaligus tetap menegakkan aturan secara proporsional jika terjadi pelanggaran etik,” jelas Agung.
Kunker MKD DPR RI ini juga menjadi forum dialog terbuka dengan jajaran Polres Brebes. Berbagai dinamika lapangan yang kerap melibatkan anggota dewan turut dibahas, termasuk mekanisme komunikasi dan koordinasi jika terjadi permasalahan hukum maupun etik.
“Kehadiran MKD bukan untuk mengistimewakan anggota dewan, melainkan memastikan setiap tindakan sesuai koridor hukum dan etika. Sinergi dengan kepolisian penting agar tidak terjadi salah persepsi,” tegas Agung.
Sementara itu, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan apresiasi atas langkah MKD. “Menurut kami, kerja sama ini dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan wibawa lembaga negara,” ungkapnya. •go/aha
