//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menekankan pentingnya transparansi dari pihak aplikator ojek online. Pernyataan ini disampaikannya untuk menanggapi polemik angkutan online yang kini belum terselesaikan.
Ia pun meminta pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. “Tolong juga aplikasi-aplikator itu terbuka, jangan ada yang disembunyikan. Contoh, misalnya jasa aplikasi itu berapa sih sebenarnya yang dipungut, karena yang tahu pemungutan itu hanya aplikator itu,” kata Hamka, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, persoalan tarif bisa diselesaikan bila penyelesaiannya menerapkan asas keterbukaan. Meskipun tidak harus secara spesifik menuntut angka tertentu, ia menekankan bahwa solusinya harus transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.
“Saya hanya titip tolong disampaikan kepada aplikator, tolong transparan tarif yang diterima dari penumpang itu berapa sih sebenarnya bisa nggak diaudit Pak. Tugasnya Bapak bisa mengaudit sehingga terbuka,” pintanya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap Kemenhub dapat melakukan audit terhadap struktur biaya ini agar semua pihak, baik pengemudi maupun aplikator, dapat memahami komponen pembiayaan secara transparan. Baginya, hal ini penting mengingat pengemudi juga mengeluarkan modal berupa kendaraan dan tenaga, yang perlu diakomodasi dalam pembagian pendapatan.
“Mudah-mudahan ada jalan keluar dengan baik dan kita ya selanjutnya apa yang terjadi kedepan kita akan pantau dan kita akan dorong semaksimal mungkin agar ada pengertian sama-sama,” pungkasnya. •bia/um
