Komisi IV Minta Akselerasi Transformasi Pengawasan Perairan Berbasis Teknologi Canggih

PARLEMENTARIA, Batam — Aktivitas illegal fishing di perairan strategis Batam yang merupakan pintu gerbang maritim Indonesia, terus menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya kelautan nasional. Kejahatan lintas batas ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem laut nasional. Beragam modus operandi, mulai dari transshipment ilegal, pemalsuan dokumen, hingga pelumpuhan sistem pemantauan kapal (VMS/AIS), menunjukkan tingkat kompleksitas pelaku yang semakin tinggi.

Dalam kunjungan kerja ke Pangkalan PSDKP Batam, Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan peran institusi ini sebagai garda terdepan pengawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang strategis karena menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik. DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal PSDKP untuk melakukan akselerasi transformasi pengawasan berbasis teknologi canggih.

“Pengawasan laut kita harus masuk ke era digital. Pemanfaatan satellite monitoring, artificial intelligence, hingga drone pengintai harus segera diintegrasikan dalam roadmap pengawasan PSDKP,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot dalam diskusi di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Jumat (20/6/2025) malam.

Selain teknologi, Adrianus Asia Sidot juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan TNI AL, Bakamla, dan pemerintah daerah untuk pengembangan dermaga dan pusat kendali operasi.

Tak kalah penting, pelibatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan serta pengadaan fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan laboratorium forensik juga menjadi rekomendasi utama.

Politisi Fraksi Partai Golkar dapil Kalimantan Barat menyebut kedatangan timnya ke Pangkalan PSDKP Batam dalam rangka reses untuk melakukan pengawasan kepada KKP selaku mitra.

“Pengawasan ini untuk menilai secara langsung infrastruktur sarana dan prasaran Pangkalan PSDKP Batam,” kata Adrianus.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Komisi IV DPR menyempatkan melihat kapal-kapal milik KKP yang bersandar di Pangkalan PSDKP Batam, serta meninjau 50 warga negara Vietnam yang ditahan karena pelanggaran ilegal fishing.

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota Batam Amsakar Ahmad saat mendampingi kunjungan kerja Tim Komisi IV DPR RI ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, mengatakan. “Mudah-mudahan pasca kunjungan Komisi IV DPR akan ada kebijakan-kebijakan taktis dan strategis yang bisa diambil untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang Batam miliki, harapnya.

Turut hadir mendampingi kunjungan kerja Tim Komisi IV DPR RI, yakni Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) Kartika Listriana, serta pejabat lainnya. •man/rdn