//
PARLEMENTARIA, Makkah – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan pernyataan permintaan maaf Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar atas kekurangan pelayanan jemaah haji Indonesia tahun 2025. Menurut Cucun, permintaan maaf semestinya bukan menjadi bentuk penyelesaian, mengingat DPR RI telah sejak awal memberi peringatan terhadap potensi masalah teknis dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Sebetulnya kalau seorang pejabat negara itu sah-sah saja meminta maaf terhadap suatu hal yang terkait kegagalan. Tapi menurut saya itu bukan hal yang bagus,” ujar Cucun kepada Parlementaria di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).
Ia menegaskan bahwa DPR RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan sudah sejak awal mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, mengenai potensi persoalan dalam pelayanan haji, terutama terkait perubahan sistem pelayanan oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Saya sudah ingatkan waktu itu pada Pak Menteri Agama: hati-hati, ini akan terjadi kejadian-kejadian yang harus diantisipasi. Tapi apa yang terjadi? Dari transportasi Mekah ke Arafah bermasalah, kemudian tenda di Arafah pun juga bermasalah,” ungkap Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB itu.
Menurutnya, permintaan maaf secara etika bisa dihargai, tetapi pemerintah semestinya menunjukkan kesiapan sejak awal, bukan merespons setelah persoalan muncul. Ia menilai pelayanan haji adalah siklus yang bisa dipelajari dari tahun ke tahun dan semestinya tidak ada alasan untuk tidak siap.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permintaan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas sejumlah kekurangan layanan selama pelaksanaan haji 1446 H/2025 M. Dalam keterangan resminya, Menag mengakui masih ada masalah dalam aspek akomodasi, transportasi, dan katering, serta menjanjikan perbaikan ke depan. •rdn
Berita terkait
Tags:#Seputar Parlemen