//
PARLEMENTARIA, Manado – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyoroti berbagai tantangan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit pemerintah. Khususnya terkait implementasi kelas standar rawat inap dan perbaikan fasilitas kesehatan di Indonesia.
Tak hanya itu, Felly mengungkapkan bahwa perubahan besar dalam sistem kesehatan tidak bisa dilakukan secara instan karena melibatkan sumber daya manusia (SDM) dan kebutuhan untuk duduk bersama mengatasi berbagai persoalan. Ia menegaskan bahwa standar kelas rawat inap dengan beragam tipe ruangan di rumah sakit tidak bisa disamakan begitu saja dengan apa yang dibicarakan dalam rapat.
“Tetapi kita pahami bersama, untuk merubah segala sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini karena ada SDM yang kita harus pelan-pelan, untuk duduk bersama, untuk meminta juga pendapat, kemudian ini mengurus manusia tidak gampang, saya pahami. Dan perlu saya sampaikan, untuk yang namanya kelas standar ini, dari rumah sakit ini dengan ruangan yang beragam yang sudah ada, ini tidak bisa seperti apa yang kita bicarakan di ruang rapat. Ada yang bisa dilaksanakan dengan tempat-tempat tidur, yang paling penting ada WC dan standar-standar yang dimaksud, tetapi ada juga yang bahkan dua tempat tidur. Jadi, ruangan yang ada sekarang dimanfaatkan,” kata Felly Estelita Runtuwene kepada Parlementaria usai melakukan tinjauan langsung ke RSUP Kandou Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (3/6/2025).
Politisi Partai Nasdem ini juga mengkritisi kondisi bangunan rumah sakit yang masih tersebar dan tidak efisien, sehingga menimbulkan kendala dalam pelayanan. Menurutnya, dokter kerap membutuhkan waktu minimal 15 menit untuk mencapai ruang pasien akibat jarak antar ruangan yang terlalu jauh.
“Memang dari waktu lalu, saya sudah sampaikan rumah sakit ini memang sudah perlu ada perubahan, ada bangunan yang baru yang pelayanannya itu satu atap. Jadi, dia naik ke atas bukan tersebar, ke kiri atau ke kanan, dan terlalu jauh. Dari beberapa waktu lalu, saya sudah sampaikan. Kita berharap kedepan, ini mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat, ini Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Kementerian,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada pembangunan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit kementerian sebagai contoh bagi rumah sakit daerah untuk mengikuti. Felly menyebut target penyediaan sekitar 1.100 tempat tidur dengan standar baru harus segera diwujudkan melalui pembangunan yang sudah ada dalam master plan.
“Banyak yang perlu dibenahi dan kita minta agar segera memperhatikan untuk pembangunan yang master plan-nya sudah ada. Dan target untuk kelas standar, untuk sekitar 1100 tempat tidur. Ini perlu agar segera. Sekali lagi, perlu agar segera untuk dibangun gedung yang baru supaya kita maksimal, apa yang disampaikan, apa yang sudah diundangkan dengan turunan Undang-Undang itu melalui Peraturan Pemerintah (PP), ini bisa kita nikmati bersama, bisa terlaksana kalau kecepatan yang tadi, pembangunan itu segera untuk dilaksanakan,” bebernya.
Selain itu, Felly menekankan perlunya fleksibilitas dalam penggunaan alat medis agar dokter dan tenaga medis dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Ia juga mengingatkan tentang masalah keterlambatan keluarnya hasil pemeriksaan radiologi yang berdampak pada penundaan tindakan medis.
“Untuk kemudian, banyak juga yang harus kita sampaikan, mungkin para dokter juga menggunakan alat-alat tertentu, mungkin juga harus lebih tidak terpatok dengan satu brand. Jadi, mungkin kalau ada juga bantuan-bantuan dari luar untuk peralatan-peralatan pemeriksaan radiologi dan lain sebagainya, biasanya diajarkan, ada dilatih sampai betul-betul jadi. Ayo, supaya juga tidak terlambat karena tadi saya dapati di lapangan, masih ada beberapa pasien yang sudah dengan bulanan, hasilnya belum keluar. Ini penting,” jelasnya.
Dalam hal ketersediaan obat, Felly menyayangkan adanya kekurangan yang terjadi akibat keterbatasan pemasok, khususnya hanya bergantung pada dua vendor. Hal ini berdampak pada pasien yang harus membeli obat di luar rumah sakit, padahal mereka sudah menjadi peserta BPJS.
“Masalah ketersediaan obat tadi memang ada dua vendor, ada kekurangan obatnya. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi, ini Rumah Sakit Pusat yang ini sudah terjadi. Jadi, tadi saya sudah mendengarkan dari pihak pasien, kemudian dari pihak penanggung jawab di apotek tersebut, tadi disampaikan ada kekurangan obat, mereka sudah order lama tapi tidak datang di 2 vendor. Tadi saya sudah sampaikan, jangan tertutup di 2 vendor. Buka sebanyak-banyaknya, supaya tidak ada kekurangan obat lagi. Kasihan mereka,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemudahan akses. Serta, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
“Masyarakat sudah banyak menghadapi kesulitan, jangan ditambah lagi dengan persoalan pelayanan kesehatan. Ini tugas pemerintah sesuai Undang-Undang yang sudah diundangkan,” pungkasnya. •aas/aha
