//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus COVID-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Puan mengatakan kenaikan kasus ini harus diwaspadai oleh Pemerintah dengan mengambil langkah terukur demi melindungi masyarakat, apalagi tren kasus Covid-19 di Indonesia dilaporkan juga meningkat.
“Peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki sense of urgency yang tinggi dan tidak boleh lengah,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025).
Puan juga mengingatkan Pemerintah untuk memastikan ketahanan kesehatan nasional menyusul adanya peningkatan kasus COVID-19 belakangan ini.
“Selain melakukan langkah-langkah antisipasi, Pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat. Sehingga saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Senin (2/6) melaporkan temuan 7 kasus baru Covid-19 sehingga terdapat total kasus sebanyak 72 pasien sepanjang 2025. Kemenkes juga melaporkan positivity rate Covid-19 saat ini naik menjadi 2,05 persen, dari sebelumnya yang berada di bawah angka 1 persen.
Pada minggu ke-17 sampai ke-19 tahun ini, Kemenkes melihat adanya kenaikan kasus di Provinsi Banten, Jakarta dan Jawa Timur. Kenaikan terbanyak tercatat di pekan pertama Januari 2025 dengan 27 kasus. Tren kasus Covid-19 di Indonesia juga disebut meningkat pada minggu ke-21 dari minggu sebelumnya dengan presentasi 0 persen ke 5 persen.
Terkait laporan mingguan Kemenkes soal adanya peningkatan kasus positif COVID-19, Puan mengatakan temuan kasus tersebut merupakan momentum untuk memperkuat sistem deteksi dini dan sistem kesehatan Tanah Air.
“Tentunya Pemerintah harus meningkatkan kapasitas testing dan pelacakan, memastikan distribusi vaksin booster yang memadai, serta menguatkan edukasi dan komunikasi publik secara konsisten dan transparan,” ungkap Puan.
Adapun Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran bernomor SR.03.01/C/1422/2025 yang terbit pada Jumat, 23 Mei 2025. Surat itu menyebutkan bahwa varian Covid-19 dominan yang menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hong Kong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1). Sementara varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
Dalam surat edaran tersebut, Kemenkes turut menjelaskan surat edaran itu bertujuan guna meningkatkan kewaspadaan COVID-19 maupun penyakit potensial KLB (Kejadian Luar Biasa)/wabah lainnya bagi Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dan para pemangku kepentingan.
Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 ini, Puan pun mendesak Pemerintah untuk memberlakukan kembali screening kesehatan yang ketat di seluruh bandara internasional, terutama bagi penumpang dari negara-negara dengan peningkatan kasus COVID-19. Menurutnya, deteksi dini merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus lebih luas.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan imbauan atau protokol yang longgar. Pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak yang ketat di pintu masuk negara harus dijalankan secara konsisten,” ucap Puan.
Selain pengawasan di dalam negeri, cucu Bung Karno ini juga menegaskan pentingnya peran aktif perwakilan Indonesia di luar negeri, terutama di negara-negara Asia dengan lonjakan kasus. Puan meminta perwakilan RI responsif terhadap laporan atau pengaduan warga negara Indonesia yang menghadapi risiko kesehatan terkait COVID-19.
“Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Mereka wajib bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan,” tegasnya.
Puan juga mendorong Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga Satgas COVID-19, guna memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif.
“Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri,” sebut Puan.
Lebih lanjut, Puan mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjaga kesehatan diri dan kembali menegakkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat sakit atau di keramaian. Selain itu, melakukan tes mandiri saat bergejala, serta menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup.
Puan juga berharap tidak ada kekhawatiran berlebih terkait peningkatan kasus COVID-19 di Asia. Menurutnya, pengalaman awal pandemi 2020 harus dijadikan pelajaran agar respons cepat dapat dilakukan tanpa menunggu lonjakan kasus besar.
“Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara Pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” tutup Puan. •aha
Berita terkait
Tags:#Seputar Parlemen