Ketua DPR Tanggapi Penunjukan Langsung Dua Dirjen Kemenkeu oleh Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan atas penunjukan langsung dua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Tanggapan tersebut disampaikan dalam sesi wawancara doorstop bersama Parlementaria dan awak media usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menjawab pertanyaan mengenai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk langsung dua pejabat eselon I—yakni Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai—Puan menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika internal pemerintah.

“Ya, kan pasti sudah dibicarakan di eksekutif, di Pemerintah, dan pasti ada kebutuhan penting oleh eksekutif penunjukan nama-nama tersebut untuk membantu pelaksanaan di Kemenkeu,” ujar Puan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah melantik sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Di antara nama-nama tersebut, dua di antaranya—Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak—merupakan pilihan langsung dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dalam sambutannya saat pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa struktur baru di lingkungan kementeriannya merupakan bagian dari penyegaran dan kesiapan menyongsong pemerintahan baru. Ia menegaskan bahwa penunjukan dua pejabat tersebut merupakan bentuk kepercayaan dari Presiden Terpilih.

“Anda mendapatkan kepercayaan dari presiden yang terpilih. Sebuah kehormatan, bukanlah sebuah hak. Ini adalah privilege sekaligus harapan dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan untuk menjalankan amanah,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung kepada kedua pejabat baru tersebut untuk memastikan institusi Kemenkeu tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi nasional ke depan. •pun/aha