Husein Fadlulloh Serukan Tata Kelola Terbuka dan Reformasi Parlemen di Konferensi PUIC ke-19

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menyerukan pentingnya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai fondasi ketahanan negara-negara Islam, dalam pidatonya pada Sidang ke-19 Konferensi Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) yang digelar di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

“Saya menyerukan dengan sungguh-sungguh kepada parlemen seluruh negara anggota OKI untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di negara masing-masing,” ujar Husein.

Ia menilai, tema peringatan Jubilee yang mengangkat isu Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience sangat relevan dan mendesak untuk direspons secara nyata.

“Di era ketidakpastian global ini, ketahanan kita—baik sebagai negara maupun sebagai umat—tidak semata bergantung pada sumber daya yang kita miliki, melainkan pada integritas tata kelola dan kekuatan institusi,” jelasnya.

Husein menekankan bahwa prinsip-prinsip tersebut telah lama tertanam dalam ajaran Islam melalui Al-Qur’an dan teladan Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, tata kelola yang baik bukanlah kemewahan, melainkan suatu keharusan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

“Tata kelola yang baik mengubah kekuasaan menjadi legitimasi,” tegasnya.

Dalam konteks demokrasi modern, Husein menyoroti pentingnya peran parlemen sebagai bentuk kontemporer dari sistem syura—musyawarah dalam Islam—yang mengedepankan konsultasi dan kebijaksanaan kolektif. Ia menjelaskan bahwa DPR RI telah secara resmi mengadopsi prinsip Open Government Partnership sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola demokratis dan meningkatkan kualitas legislasi.

“Melalui prinsip-prinsip keterbukaan, kami ingin memastikan bahwa parlemen menjadi lembaga yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Ia kembali menegaskan bahwa ketahanan sebagai bangsa dan sebagai umat tidak semata bergantung pada sumber daya alam, tetapi lebih pada integritas tata kelola dan kekuatan institusi yang dibangun secara berkelanjutan.

“Good governance adalah pilar legitimasi. Tanpa institusi yang kuat, kebijakan sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif,” tandasnya dalam forum yang dihadiri para pemimpin parlemen negara-negara anggota OKI tersebut.

Dalam forum internasional yang juga memperingati Silver Jubilee PUIC, Husein menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia merasa terhormat menjadi tuan rumah konferensi yang bertujuan memajukan nilai demokrasi, tata kelola yang baik, dan pembangunan berkelanjutan di dunia Islam. •hal/aha