Setjen DPR RI-Parlemen Bahrain Perkuat Kerja Sama Kajian Isu Ibu-Anak dan Penguatan Kapasitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al sisi Al Buainain. Pertemuan bilateral tersebut diselenggarakan di sela pelaksanaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Indra menyampaikan keinginan Sekjen Parlemen Bahrain untuk menjalin kerja sama yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan Parlemen Indonesia. Bentuk kerja sama yang ditawarkan meliputi pertemuan tatap muka maupun komunikasi melalui platform digital dan berharap kolaborasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama konkret di berbagai bidang strategis.

“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” ujar Indra kepada Parlementaria usai pertemuan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Indra menjelaskan salah satu bentuk kerja sama yang dibahas adalah pertukaran kajian kebijakan, khususnya terkait isu ibu dan anak. Lanjut Indra, Parlemen Bahrain memiliki sejumlah kajian mendalam mengenai isu tersebut, yang menurut Indra sangat relevan untuk dikolaborasikan dengan kajian dari Badan Keahlian DPR RI.

“Mereka punya kajian tentang isu ibu dan anak, dan kita bisa merespons dengan situasi di Indonesia. Ini menjadi potensi kolaborasi kajian yang sangat penting, terutama dalam membangun kebijakan berbasis data dan pengalaman lintas negara,” jelasnya.

Selain itu, kedua pihak juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masing-masing parlemen. Meski sistem parlemen di Bahrain bersifat bikameral dan memiliki jumlah anggota yang relatif sedikit, menurut Indra, hal ini justru menjadi keunggulan dalam konsolidasi gagasan dan pengambilan keputusan yang efisien.

Ke depan, keduanya akan menyusun tawaran kerja sama teknis secara lebih terperinci, yang akan disampaikan melalui komunikasi lanjutan. Dalam menanggapi hal itu, Indra menyatakan bahwa DPR RI telah memiliki Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Bahrain yang akan menjadi penghubung utama dalam pengembangan kerja sama ini.

“Sekretariat Jenderal DPR akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada GKSB Indonesia–Bahrain. Kami berharap kolaborasi ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata,” tutup Indra. •we/rdn