//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mengungkapkan bahwa Jepang saat ini tengah membutuhkan sekitar 3,5 juta tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Hal ini disampaikan Ravindra usai menghadiri audiensi dengan delegasi parlemen daerah ‘Prefektur Mie’ asal Jepang di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Khususnya Mie ini ada 35 ribu kebutuhan tenaga kerja dan saat ini sekitar 2 ribuan berasal dari Indonesia. Disampaikan kendala-kendalanya termasuk salah satunya bahasa bahwa untuk bekerja di Jepang butuh level sertifikasi N4. Jadi JLPT itu ada beberapa level N1-N5,” ujar Ravindra saat wawancara dengan Parlementaria dan awak media usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Ravindra juga menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam pemenuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan dan ujian sertifikasi bahasa Jepang. Untuk dapat bekerja di Jepang, calon pekerja asing diharuskan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang minimal pada level N4 dalam ujian Japanese-Language Proficiency Test (JLPT).
“Mereka banyak yang tidak bisa mengambil les dan mengikuti ujian karena kuotanya sangat terbatas. Oleh karena itu, kita akan mendorong peningkatan kuota sertifikasi bahasa Jepang agar peluang kerja ini bisa dimanfaatkan lebih luas oleh tenaga kerja Indonesia,” jelas Ravindra.
Menutup wawancara, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa sektor-sektor yang terbuka luas di Jepang mencakup perawatan lansia (elder care), industri manufaktur, perikanan tangkap hingga bidang terkait budaya konsumsi ikan yang kuat di Jepang.
“Jadi berbagai sektor ini kita jajaki dan bagaimana Indonesia dan Jepang ini bisa saling berkolaborasi,” tutup Ravindra.Turut hadir dalam audiensi BKSAP DPR RI dengan Mie Prefectural Assembly Japan tersebut diantaranya Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan Anggota BKSAP DPR RI Rachmat Gobel. •pun/aha
