Pengawas Tenaga Kerja di Pangkal Pinang Minim, Komisi IX Dorong Digitalisasi dan Penguatan BLK

PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas dan kapasitas pengawas tenaga kerja saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pengawas ketenagakerjaan di daerah.

Yahya menyebut bahwa pengawas ketenagakerjaan memegang peranan strategis dalam memastikan implementasi undang-undang, pemenuhan hak-hak buruh, serta pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Namun, jumlah pengawas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai sangat tidak memadai.

“Dari jumlah badan usaha sebanyak lebih dari 21 ribu, provinsi ini hanya memiliki 27 pengawas tenaga kerja. Ini sangat tidak seimbang,” ujar Yahya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Komisi IX mendorong penerapan teknologi digital dalam proses pengawasan. Menurut Yahya, digitalisasi dapat membantu mempercepat respons dan mempermudah pengawasan terhadap persoalan ketenagakerjaan di Pangkal Pinang maupun wilayah Bangka Belitung secara keseluruhan.

Selain itu, Yahya juga menyoroti keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu ujung tombak peningkatan kompetensi tenaga kerja. Ia menjelaskan bahwa BLK Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sudah ada di Pulau Belitung, sementara Kota Pangkal Pinang sedang membangun BLK miliknya sendiri.

“Saya berharap BLK Pangkal Pinang segera aktif, terutama untuk pelatihan teknologi informatika, kuliner, serta busana atau fashion. Jika tiga program ini berjalan, Insya Allah BLK-nya akan maju,” kata Yahya.

Penguatan BLK dinilai penting untuk menekan angka warga yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Yahya menyinggung temuan 88 warga Bangka Belitung yang bekerja secara ilegal di Kamboja dan kini telah dipulangkan. “Semakin banyak anak muda ikut pelatihan, maka mereka bisa bekerja di dalam negeri. Tidak perlu bekerja ke luar negeri, apalagi secara ilegal,” tegasnya.

Yahya turut mengapresiasi Program Magang Nasional yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini memberikan kesempatan magang dengan honor setara UMK dan kini memasuki gelombang kedua.

“Peminatnya sangat banyak. Kami berharap Pangkal Pinang dan seluruh Bangka Belitung dapat mengikuti program ini secara optimal. Komisi IX menilai program ini sangat bagus dan patut diapresiasi,” ujarnya. •qq/aha