//
PARLEMENTARIA, Gresik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya distribusi pupuk bersubsidi yang merata dan tepat sasaran hingga ke wilayah timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu (3/5/2025).
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau langsung sistem distribusi serta ketersediaan pupuk bersubsidi sebagai salah satu kebutuhan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi sarana bagi Komisi IV untuk memastikan bahwa kebutuhan pupuk bagi petani di seluruh daerah, termasuk kawasan timur Indonesia seperti Maluku, dapat terpenuhi secara merata menjelang musim tanam.
Dalam paparan yang disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia dan PT Petrokimia Gresik kepada rombongan Komisi IV, dijelaskan bahwa hingga 2 Mei 2025, ketersediaan stok pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Tercatat stok Urea mencapai 1,2 juta ton dan pupuk NPK sebanyak 820 ribu ton. Jumlah ini jauh melampaui ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah, dengan pengawasan dilakukan secara harian hingga tingkat kabupaten (lini III).
Saadiah Uluputty menegaskan bahwa pengawasan distribusi pupuk bersubsidi harus dilakukan secara menyeluruh agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani di daerah
“Ketersediaan pupuk harus benar-benar dirasakan oleh petani di daerah, termasuk Maluku. Saya hadir di sini untuk memastikan sistem distribusi ini berjalan efektif dan sesuai aturan,” ujar Saadiah.
Ia pun mengapresiasi langkah PT Pupuk Indonesia yang telah melakukan monitoring harian terhadap distribusi pupuk. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan di lapangan, terutama di wilayah terpencil yang memiliki tantangan geografis.“Stok nasional sudah sangat memadai, namun kita harus pastikan bahwa distribusinya tidak tersendat di lapangan, terutama di Maluku. Pemerintah dan distributor harus bersinergi agar tidak ada petani yang kesulitan mendapatkan pupuk,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Saadiah juga mendorong agar pengawasan distribusi pupuk diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan melibatkan peran serta masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik akan memperkuat transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan subsidi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program strategis nasional di sektor pertanian, khususnya terkait penyediaan sarana produksi bagi petani agar produktivitas pertanian nasional terus meningkat. •go/aha
