//
PARLEMENTARIA, Jombang – Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (02/05/2025). Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI menyampaikan pandangan kritis sekaligus dorongan kuat kepada pemerintah terkait kebijakan penyerapan hasil panen petani.
Anggota Komisi IV, Slamet, menyoroti kebijakan pemerintah yang membatasi penyerapan hasil panen oleh Bulog hanya sekitar 10 persen. Hal ini dinilainya memberi ruang terlalu besar bagi pihak swasta dalam mengendalikan sisa panen sebesar 90 persen, yang dapat berdampak pada fluktuasi harga dan kerugian bagi petani.
“Ya pemerintah kan membatasi penyerapan Bulog hanya sekitar 10 persen, jadi 90 persen sisanya ini ada di pihak swasta. Ke depannya saya harap jangan dibatasi, justru seluruh panen rakyat, mau gabah, mau padi, semua harus diserap secara 100 persen (oleh pemerintah). Memang konsekuensinya pemerintah harus menyiapkan banyak hal, tentu memerlukan anggaran besar. Tapi ya gapapa, toh yang sejahtera untuk rakyat juga,” tegas Slamet kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IV Guntur Sasono menilai bahwa langkah pemerintah dalam penugasan penyerapan hasil panen oleh Bulog merupakan awal yang patut diapresiasi. Ia menyebutnya sebagai gerakan awal yang baik menuju visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini masih dalam tahap awal dan butuh konsistensi serta kesiapan semua pihak.
“Dari segi kebijakan, pemerintah ini merupakan langkah yang harus diapresiasi, gerakan awal yang bagus untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tapi ini baru mulai, petani baru bangun, pemerintah baru bangun. Saya belum berani bilang kalau petani berhasil di tahap yang dibutuhkan negara sebenarnya, tapi yang saya yakini, negara akan kuat apabila ketahanan pangannya kuat. Maka petaninya akan makmur,” ujarnya.
Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari keberpihakan pada petani. Penyerapan hasil panen secara maksimal oleh negara penting untuk menjaga stabilitas harga, mencegah peran tengkulak, dan memastikan kesejahteraan petani sebagai dasar kemandirian pangan nasional. •est/rdn
