Panja Keamanan Laut Komisi I Tinjau Kondisi Armada dan Personel Lantamal VII Kupang

PARLEMENTARIA, Kupang – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan pentingnya peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII (Lantamal VII), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kondisi yang diapit oleh dua negara, yaitu Timor Leste dan Australia, menurutnya Lantamal VII tetap bekerja optimal di tengah segala keterbatasan.

“Kupang ini diapit oleh dua negara yang merupakan sahabat kita tetangga kita, yaitu berupa tanggung jawab dari Lantamal VII Kupang ini dan juga dengan segala keterbatasan yang mereka miliki tetap bekerja secara optimal,” ujar Dave kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Komisi I ke Kupang, NTT, Jumat (25/4/2025).

Ia menambahkan bahwa meskipun memiliki tantangan besar, Lantamal VII Kupang tetap berupaya menjalankan tugasnya dengan maksimal. Namun, untuk mendukung tugas tersebut, Dave menekankan pentingnya dukungan dari negara dalam bentuk peralatan yang memadai, termasuk sistem monitoring, sistem intelijen, kapal, dan personel yang terlatih. 

“Nah ini jelas butuh dukungan dari negara pasti, akan tetapi juga dibutuhkan peralatan yang memadai apakah itu monitoring sistem juga intelijen sistem, terus juga kapal, personel dan juga harus diiringi dengan kerja sama yang intens. Termasuk juga untuk melakukan delivery diplomacy dengan negara-negara sahabat untuk bisa juga sharing information kita akan kemungkinan penyelundupan barang asing yang berbahaya,” jelasnya.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mencatat berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan laut, seperti pencurian ikan dan perdagangan narkoba. Ia menyarankan agar masalah ini menjadi bahan masukan untuk penyusunan peraturan yang dapat mendukung keberlanjutan keamanan laut Indonesia. 

“Tadi disampaikan terdapat banyak tantangan keamanan laut seperti pencurian ikan, perdagangan narkoba dan hal ini yang menjadi masukan untuk kita bisa nantinya menyusun undang-undang yang sesuai dengan konsep besarnya Pemerintah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan keamanan laut yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. 

“Kita kan memiliki target mengawal Astacita sampai benar-benar rampung dari sisi kelautan. Ini juga dibutuhkan gebrakan dari Pemerintah untuk menjaga keamanan laut yang nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusianya berjalan dengan baik,” tutupnya.

Kunjungan kerja spesifik ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII (Lantamal VII) Kupang ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan informasi mengenai situasi serta kondisi pelaksanaan tugas pengamanan laut di wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Panja Kamla Komisi I DPR RI yang bertemakan ‘Mewujudkan Sistem Keamanan Laut yang Komprehensif, Berkelanjutan, Adaptif, Responsif dan Inklusif’.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan Lantamal VII Kupang dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat keamanan laut Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. •gal/rdn