//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap produsen Minyakita yang merugikan masyarakat. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian diharapkan untuk segera menindak produsen yang mengurangi hak masyarakat.
“Yang jelas begini, kita mendorong kepada pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum kalau ada produsen Minyakita yang mengurangi hak masyarakat ya. Itukan pelanggaran pidana, tangkap saja,” tegas Andre kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/03/2025).
Andre juga mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin produsen dan distributor yang terlibat. “Yang kedua, ya kita minta pihak Kemendag ya untuk mencabut izinnya dan tidak merekomendasikan lagi produsen-produsen dan distributor itu. Jadi kita harus tegas, ini soal hak rakyat kecil. Jadi tidak ada ampun bagi distributor maupun produsen yang mengurangi hak masyarakat di Minyakita ya,” tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa evaluasi terhadap distribusi Minyakita akan dilakukan setelah Lebaran. “Nanti setelah lebaran, kita akan lihat evaluasi kalau memang tidak ada perubahan, ya kita akan panggil Kemendag berserta seluruh perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Kemendag,” ujarnya.
Sebagai langkah tegas, Andre meminta pihak kepolisian untuk menangkap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran distribusi Minyakita. “Makanya kita dorong nanti ini kan bertahap kita lihat perkembangan sekarang. Kita dorong sekarang Bareskrim bukan hanya satu perusahaan, banyak perusahaan maupun orang yang terlibat silahkan ditangkap saja supaya memberikan shock therapy ke depan tidak ada lagi yang melakukan,” tambahnya.
Terakhir, ia mengungkapkan dukungannya terhadap Kemendag untuk tidak ragu mencabut izin perusahaan yang merugikan masyarakat. “Kita Komisi VI akan memberikan dukungan itu kepada Kemendag, dan kami akan ingatkan terus ya,” pungkasnya. •ira,gal/rdn
