//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya perusahaan BUMN Karya untuk segera menuntaskan kewajiban keuangan kepada para subkontraktor, supplier, dan mitra terkait lainnya. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2024. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, serta PT Brantas Abipraya, Rabu (5/3/2025).
Dalam rapat tersebut, Adisatrya menyoroti masalah penundaan pembayaran yang berpotensi merusak citra perusahaan BUMN Karya di mata mitra bisnis. “Sekarang terjadi persepsi bahwa jika mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan ini, apakah dibayar atau tidak? Nah, ini harus kita perbaiki. Kita harus hilangkan persepsi negatif ini,” ujar Adisatria saat memimpin rapat.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan BUMN Karya menambahkan aspek ‘payables’ (pembayaran kewajiban) dalam indikator kinerja mereka. “Pembayaran kepada vendor harus jelas dan tepat waktu. Saya kira ini harus menjadi bagian dari Quality Performance Agreement (QPA) dalam kinerja perusahaan-perusahaan ini ke depan,” tegasnya.
Selain masalah pembayaran, Adisatrya juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi yang berkelanjutan dalam kinerja BUMN Karya. Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, perusahaan-perusahaan ini perlu terus berupaya melakukan efisiensi, tidak hanya di masa-masa sulit, tetapi juga ketika kondisi finansial lebih stabil. “Setiap tahun harus ada perbaikan dari segi efisiensi dan optimalisasi,” lanjutnya.
Terkait dengan model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan BUMN Karya, Adisatria mengingatkan bahwa sektor ini bersifat kompetitif dengan margin keuntungan yang tipis. “Bisnis ini bukan high-margin business, ini small-margin business. Oleh karena itu, mitigasi dan analisa risiko sebelum mengambil proyek, terutama yang besar, sangat penting. Jika ada salah hitung sedikit saja, biaya proyek bisa melebihi margin yang ada,” ungkapnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi VI DPR RI dalam salah satu poin kesimpulan rapat meminta agar BUMN Karya melaporkan hasil efisiensi, evaluasi proyek, dan pembayaran kewajiban keuangan mereka per triwulan. “Ini penting agar kami bisa memantau perkembangan dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini berjalan dengan transparan dan akuntabel,” tandas Adisatrya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Komisi VI DPR RI berharap perusahaan-perusahaan BUMN Karya dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kepercayaan publik serta mitra kerja dalam menjalankan proyek-proyek strategis di masa depan. •pun/rdn
