//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menerima kunjungan British Group of Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Kedutaan Besar RI di London. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP Husein Fadlulloh tersebut, kedua delegasi membahas mengenai hubungan keduanya di dalam IPU, isu perang yang terjadi di seluruh dunia, hingga penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan ekonomi.
Husein menjelaskan Indonesia dan Inggris sama-sama memiliki perhatian besar terhadap isu-isu kemanusiaan. Delegasi Parlemen Inggris pun menanyakan bagaimana peran dan langkah aktif Indonesia di dunia international yang begitu vokal terhadap isu-isu kemanusiaan.
“Prinsipnya sama (Pemerintah Inggris) menentang dari ketidakadilan, menentang dari inhumanity itu sendiri, namun memang mereka belum bisa seperti Indonesia untuk langsung memberikan aksinya, tapi prinsip dasar yang sama,” kata Husein kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Sementara itu, dalam memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan ekonomi, Pemerintah Inggris berharap dapat menambah lagi univesitas mereka di Indonesia. Sehingga pertukaran ilmu pengetahuan dapat terus terjalin.
“Karena yang hadir di sini juga ada banyak dari mereka juga dari komisi yang membidangi pendidikan, sebelumnya juga tadi pagi mereka menanyakan bagaimana kerjasama kedepan lagi supaya ada nanti kayak seperti universitas yang sudah mereka bangun di Indonesia supaya nanti mereka bisa menambah lagi universitas yang ada di Indonesia,” lanjutnya.
Sementara itu, Parlemen Inggris berharap GKSB (Grup Kerja Sama Bilateral) Indonesia – Inggris dapat segera terbentuk, sehingga kerja sama yang lebih rinci nantinya dapat diperdalam di GKSB tersebut.
Diketahui, kunjungan British Group of Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Kedutaan Besar RI di London ke DPR RI merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris pada bulan November 2024 lalu. Pertemuan DPR RI dan delegasi Parlemen Inggris bertujuan untuk mengakselerasi apa yang telah dirumuskan sebelumnya pada tataran pemerintahan.
“Ini mungkin sebatas menindaklanjuti apa yang telah Bapak presiden kita lakukan atau membicarakan dengan perdana menteri sebelumnya. Ini hanya langkah-langkah pembahasan bagaimana pendapat kami di parlemennya seperti apa dan juga bagaimana nanti ke depan untuk bisa sama-sama merealisasikan karena bukan hanya di tataran eksekutif tapi memang ini juga harus melalui parlemen,” tutup Husein. •bia/aha
