//
Terima Dubes Yordania, Komisi I Bahas Pekerja Migran hingga Gencatan Senjata di Gaza
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi mencakup berbagai isu bilateral, mulai dari nasib pekerja migran Indonesia di Yordania hingga pandangan terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina.
“Anggota Komisi I DPR banyak menanyakan tentang hubungan bilateral, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Yordania, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum. Duta Besar Sudqi Al Omoush menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Yordania memberikan perlakuan yang setara, baik kepada warga negara Yordania maupun pekerja asing,” ujar Utut usai pertemuan.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah VII ini juga menyoroti potensi kerja sama yang dapat dikembangkan kedua negara, khususnya di bidang tenaga kerja migran dan pendidikan.
“Tadi kami sepakat untuk meninjau kembali MoU-MoU yang belum terlaksana, guna mengidentifikasi hambatan yang ada. Kedua, kami memastikan bahwa pekerja migran Indonesia mendapatkan jaminan. Ketiga, Yordania juga membuka peluang bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di sana, mengingat sistem pendidikan mereka termasuk yang terbaik di dunia internasional,” jelasnya.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas pandangan politik kedua negara terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina. Utut menegaskan bahwa Yordania dan Indonesia memiliki pandangan politik yang serupa, yaitu mendukung penuh perjuangan Palestina.
“Dalam pertemuan ini, kami menemukan dua poin utama. Pertama, kesamaan pandangan mengenai Palestina, di mana semua negara harus berperan aktif. Kedua, kami berencana untuk mengunjungi Yordania, mengingat posisinya yang strategis berbatasan langsung dengan Israel, namun relatif aman dari serangan. Kita perlu belajar dari sikap kenegarawanan Raja Abdullah II bin Al-Hussein,” tutup politisi PDI-Perjuangan tersebut. •we/aha
