//
Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulansaat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji 2025. Terdapat sejumlah catatan penting terkait biaya perjalanan ibadah haji yang memerlukan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan.
“Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) Kemenkes, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Kabupaten Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan) itu menyoroti pentingnya persiapan matang dalam mengantisipasi keterlambatan perjalanan dan pelayanan di Arab Saudi, terutama terkait akomodasi check-in dan check-out yang kerap menjadi kendala.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap kerja sama dengan maskapai penerbangan untuk menghindari insiden seperti tahun sebelumnya, di mana terjadi keterlambatan dan permasalahan kepulangan jemaah.
Selain itu, kualitas makanan bagi jemaah haji menjadi perhatian serius. Menurutnya, banyak keluhan mengenai makanan yang tidak segar dan sulit dikonsumsi oleh jemaah lansia.
“Jangan sampai ayam yang disajikan keras sampai lansia kesulitan mengunyah. Kita ingin layanan makanan lebih baik, mungkin bisa bekerja sama langsung dengan hotel agar makanan tetap segar dan terdistribusi dengan baik,” ungkap Sri Wulan.
Ia juga meminta Kementerian Agama untuk menyampaikan rincian komponen biaya haji secara transparan. Sri mencatat adanya perubahan jumlah komponen dari tahun ke tahun yang perlu dijelaskan agar tidak membebani jemaah secara berlebihan.
“Kami butuh data lengkap mengenai 22 komponen biaya yang dulu pernah ada, termasuk layanan di Arab Saudi dan dalam negeri. Jangan sampai kebutuhan yang bukan untuk jemaah justru dibebankan kepada mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPR akan terus mengawasi agar realisasi di lapangan sesuai dengan rencana yang disepakati. “Jangan sampai hanya terlihat bagus di rapat, tetapi realitasnya di lapangan jauh berbeda. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” pungkasnya. •ssb/rdn
