Legislator Ingatkan Kesiapan Faskes Terkait Medical Check Up Gratis Sampai Wilayah 3T

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyambut baik rencana Pemerintah yang akan memberikan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun di tahun 2025 nanti. Meski begitu, ia mengingatkan agar semua fasilitas kesehatan (faskes) sudah siap termasuk di wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan).

“Pada dasarnya kami melihat program ini positif ya. Tapi Pemerintah harus memperhatikan dan mengatasi disparitas fasilitas kesehatan di berbagai daerah, terutama di pelosok yang masih kekurangan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan,” kata Arzeti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (5/11/2024). 

Seperti diketahui, ide program skrining kesehatan atau Medical Check Up (MCU) gratis bagi rakyat yang sedang berulang tahun mulai tahun 2025 itu tercetus saat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pekan lalu. Program tersebut diusulkan sebagai upaya untuk meningkatkan deteksi dini dan pencegahan penyakit. Namun meski program ini bertujuan baik, Ia menilai hal ini memerlukan kesiapan yang maksimal.

“Selain harus dipastikan dokter di faskes terpenuhi, sarana dan prasarananya juga tidak boleh lagi ada kesenjangan. Kualitas faskes dan tenaga medis yang memadai harus tersedia hingga ke seluruh pelosok negeri,” tuturnya.

Lembaga Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam Buku Putih Pembangunan Sektor Kesehatan Indonesia 2024-2034: Merancang Masa Depan Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan menguraikan masalah ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia menjadi problem paling signifikan saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, diketahui masih ada pelayanan kesehatan primer yang tidak memiliki dokter per Juni 2023. Tepatnya ada 4,17% puskesmas di Tanah Air yang belum memiliki tenaga dokter.

Kemudian sebanyak 45% puskesmas belum lengkap memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan mencakup dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesmas, sanitarian, petugas lab, dan tenaga gizi). Pada tingkat pelayanan kesehatan rujukan, sebanyak 38,48% RSUD di tingkat Kab/Kota  juga belum lengkap terkait 7 jenis dokter spesialis. 

“Melihat data tersebut, Pemerintah perlu memperbaiki distribusi tenaga medis dengan memberikan insentif bagi dokter dan tenaga medis lain yang bersedia bertugas di daerah terpencil,” jelas Arzeti.

Tujuan MCU gratis bagi masyarakat sendiri disebut untuk memastikan kesehatan masyarakat dapat terpantau secara dini. DPR mendorong agar program ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari kota hingga daerah.

“Rakyat Indonesia bukan hanya di kota besar saja tapi juga di wilayah 3TP. Kita harus pastikan mereka mendapatkan hak yang sama,” tegas Arzeti. 

Lebih lanjut, Komisi di DPR yang membidangi urusan kesehatan itu juga meminta Pemerintah menyediakan program pelatihan bagi tenaga medis lokal untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Arzeti mengatakan, kualitas tenaga kesehatan akan menjadi salah satu faktor keberhasilan program MCU gratis.

“Pelatihan tersebut dilakukan agar para petugas medis memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menunjang kesuksesan program skrining kesehatan. Pemanfaatan teknologi juga sangat diperlukan di era digital saat ini. Misalnya dengan pemanfaatan teknologi  telemedicine untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh bagi daerah yang sulit dijangkau,” sambung Legislator dari dapil Jawa Timur IV itu.

Arzeti juga mengatakan Pemerintah perlu berkolaborasi dengan sektor swasta dalam melakukan program skrining kesehatan gratis ini. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan agar sektor swasta  berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil. 

“Monitoring dan evaluasi berkala terhadap program tersebut pun perlu dilakukan, apakah memberi dampak signifikan atau tidak,” terang Arzeti. 

Arzeti menilai, program skrining gratis tersebut akan menjadi terobosan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat bila dilakukan dengan efektif.

“Tapi pelaksanaan program harus optimal dan memperhatikan program kesehatan prioritas nasional lainnya, seperti penanganan stunting dan program imunisasi. Maksimalkan sosialisasi untuk menyukseskan program ini. DPR siap mengawal agar program MCU gratis tersebut betul-betul tepat sasaran, prioritaskan bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang sulit mengakses fasilitas skrining kesehatan,” tutup Arzeti. •gal/aha