//
Foto bersama usai Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Konsumsi GGL di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024). Foto: Munchen/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menyarankan agar pemerintah menghadirkan program kampanye nasional mengenai waspada terhadap pengonsumsian gula, garam, dan lemak berlebih. Menurutnya langkah ini perlu diikuti dengan keberadaan regulasi yang mendukung.
“Perlu program kampanye nasional bagaimana kita mewaspadai atau meningkatkan literasi masyarakat terhadap GGL,” kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Konsumsi GGL di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Ia meminta pemerintah memperbanyak penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pengonsumsian gula, garam, dan lemak (GGL) secara berlebih. “Penyuluhan yang lebih banyak, juga dengan regulasi yang kita miliki atau ada perubahan-perubahan, kita lakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Menurut dia, penyuluhan itu berperan penting dalam menyadarkan masyarakat mengenai ancaman penyakit tidak menular, mulai dari diabetes, hipertensi, hingga kanker dan penyakit jantung apabila mereka mengonsumsi gula, garam, dan lemak dalam kadar yang berlebihan.
Ia menyampaikan masyarakat perlu diedukasi untuk membatasi pengonsumsian gula, garam, dan lemak sedini mungkin, karena sebagian besar penyakit akibat konsumsi GGL berlebih bermunculan pada saat seseorang memasuki usia 40 tahun ke atas.
“Dengan demikian, masyarakat mulai menyadari bahwa ini (konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan) ada bahayanya, karena kita baru tersadar di umur 40 ke atas,” ujar dia.
Lebih lanjut, Komisi IX DPR RI akan membentuk panitia khusus (Pansus) dengan anggota yang berasal dari lintas komisi untuk menangani persoalan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang berlebihan. “Karena ini multisektor yang menanganinya, saya menganggap bahwa Panja ini tidak cukup. Saya bersaran ini harus ada Pansus yang lintas komisi,” kata Darul.
Setelah dibentuk, kata dia, Pansus tersebut dapat berperan memantau secara terus menerus penanganan konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih oleh pemerintah. •tn/aha
