Rapat dengan Kemlu, BKSAP Matangkan Persiapan Tuan Rumah Pertemuan IPPP dan IAPF

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI kembali akan menjadi tuan rumah dua perhelatan gelaran internasional sebagai upaya menjalankan tugas diplomasi parlemen. Gelaran tersebut sebagai momentum sebelum DPR RI periode 2019-2024 akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober 2024 mendatang.

Selain itu, acara-acara internasional tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan relasi antara Indonesia, baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik maupun di Afrika. Hal itu disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon usai bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI lainnya melakukan rapat dengan Perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, yaitu Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani.

“Dalam sisa waktu periode 2019-2024 ini BKSAP masih ada sejumlah agenda, paling tidak ada dua acara yang besar. Yang pertama adalah Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership yang ke dua yang akan diselenggarakan di akhir bulan Juli hingga Agustus. Kemudian juga Indonesia-Africa Parliamentary Forum pada bulan September,” tutur Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon kepada Parlementaria di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Pada rapat tersebut, sempat pula diwacanakan adanya pertemuan khusus dengan negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).  MSG adalah organisasi internasional yang terdiri dari empat negara di Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Pada bulan Juni 2015, Indonesia diterima sebagai anggota rekan MSG.

MSG dibentuk pada tahun 1988 dengan ditandatanganinya Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia di Port Vila, Vanuatu. MSG resmi menjadi organisasi sub-regional pada 23 Maret 2007 melalui Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group. Tujuan pendirian MSG adalah untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

“Saya kira engagement dengan (negara) Pasifik ini sangat penting bagi kita”

“Rencananya di forum IPPP yang kedua ini juga akan nanti dibuat pertemuan dengan parlemen negara-negara MSG, yaitu Indonesia dalam hal ini dengan Papua Nugini, Fiji, Solomon Island,  dan Vanuatu. Tentu dalam hal ini kita mengantisipasi isu-isu yang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah timur kita dan lain-lain,” jelas Fadli yang yang juga salah satu inisiator dari IPPP.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menuturkan bahwa IPPP pertama kali pada 2018. IPPP merupakan gerbang pembuka jalinan relasi antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara pasifik. Saat itu, Fadli menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, dan untuk pertama kalinya DPR RI mengundang 16 Negara Pasifik untuk berpartisipasi dalam IPPP.

“Ternyata responnya sangat baik, sangat positif bagaimanapun kita ini kan masuk juga wilayahnya Pasifik dan negara-negara Melanesia. Secara etnisitas dan lain-lain juga kita termasuk yang terbesar, malah Melanesian Group kita itu 14 juta (penduduk) jumlahnya yaitu masyarakat yang ada di Papua, Maluku, NTT dan lain-lain. Saya kira engagement dengan (negara) Pasifik ini sangat penting bagi kita,” tutur legislator Dapil Jawa Barat V itu.

Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada 25 – 26 Juli 2024 mendatang. Diharapkan hasil dari IPPP dapat menjadi masukan bagi menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum (PIF) Leaders Meeting atau KTT PIF akan diselenggarakan pada tanggal 26-30 Agustus 2024 di Tonga.

Gelaran lain yang akan diselenggarakan adalah Indonesia-Africa Parliamentary Forum. Sejauh ini, BKSAP belum merilis tanggal resmi untuk penyelenggaraan forum antara DPR RI dan parlemen negara-negara di kawasan Afrika tersebut. •uc/rdn