//
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Fadli Zon, saat meninjau acara ‘Fair and Expo of the 10th World Water Forum’ di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Foto: Oji/vel.
PARLEMENTARIA, Nusa Dua – Diplomasi Air menjadi salah satu kunci untuk mempromosikan perdamaian melalui terbukanya dialog. Sebab itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai perlu adanya upaya kolektif dari multipihak terkait untuk menyelesaikan konflik air. Seharusnya, air hadir untuk mendekatkan hubungan antarmanusia, bukan menciptakan kesenjangan.
Demikian dinyatakan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Fadli Zon dalam Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Air, tegasnya, memiliki sifat mengalir tanpa mengenal batas.
Di sisi lain, dirinya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) yang mengawali upaya Diplomasi Air. Di mana, upaya tersebut dimulai sejak agenda IPU Roundtable on Water pada tahun 2016 hingga inisiatif-inisiatif terbaru pada tahun 2023.
Sebagai contoh, digelarnya pertemuan parlemen yang diselenggarakan untuk membahas kontribusi sains terhadap perdamaian. Secara konsisten, sains dinilai berpotensi mengubah konflik menjadi faktor kerja sama dan hidup berdampingan antarmanusia dan alam.
Parlemen negara-negara yang berada di area cekungan internasional, termasuk negara-negara pesisir, perlu memperkuat diplomasi terkait pengelolaan air lintas batas.
“(Inisiatif) ini sebuah kemajuan yang memberi kita harapan akan masa depan yang damai dan masa depan pengelolaan air yang damai,” ucap Fadli.
Politisi Fraksi Gerindra itu turut memaparkan soal dialog sains air. Menurutnya, parlemen negara-negara yang berada di area cekungan internasional, termasuk negara-negara pesisir, perlu memperkuat diplomasi terkait pengelolaan air lintas batas.
Baginya, hal ini cukup krusial lantaran pencapaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) juga dipengaruhi oleh proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan operasional untuk kerja sama air.
Berdasarkan informasi terkini, Indonesia memiliki 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lintas batas dengan Malaysia, Timor Leste, dan PNG. Fadli menekankan upaya kerja sama air ini akan dijajaki guna membahas potensi membentuk mekanisme bersama mengelola wilayah yang dilintasi air.
“Bagi kami, kerja sama air ini menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia akan melakukan dialog lebih lanjut mengenai pengelolaan air lintas batas dengan negara-negara tetangga,” tandasnya. •um/rdn
