//
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Depok, Jawa Barat, Jumat (22/3/2024). Foto: Hanum/nr.
PARLEMENTARIA, Depok – Seiring berkembangnya zaman, akselerasi transformasi digital pun terjadi. Turut serta pula perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia saat ini juga semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat.
“Karena itu kami (Komisi I DPR RI) melakukan pertemuan dengan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) untuk mendapatkan penjelasan mengenai Peran Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) dalam meningkatkan kualitas pengujian perangkat telekomunikasi dan layanan kepada masyarakat,” ungkap Meutya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Depok, Jawa Barat, Jumat (22/3/2024).
Disamping itu Meutya juga menambahkan bahwa harus ada sebuah kewajiban yang dipenuhi untuk melindungi, menjaga, serta menjamin kualitas alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.
“Tentunya harus ada sebuah kewajiban yang harus terpenuhi ya, mengingat pentingnya permasalahan ini, kami juga akan mendukung BBPPT untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang baik dengan dunia industri, perguruan tinggi, UMKM dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama dalam mewujudkan ekosistem TIK yang inovatif, aman dan andal untuk kemajuan industri TIK dalam negeri,” tegas Meutya. Untuk diketahui, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) adalah laboratorium pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi yang telah terakreditasi ISO 17025, dan berada di bawah naungan Ditjen SDPPI Kemenkominfo.
BBPPT ini juga memiliki peran dalam satu milestone penting akselerasi transformasi digital yaitu memastikan perangkat yang digunakan oleh masyarakat baik itu handheld, laptop, notebook, aman dari aspek kesehatan bagi pengguna.
“Karena itu pentingnya kesadaran bahwa perangkat telekomunikasi sangat berpotensi mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Setiap alat perangkat telekomunikasi yang masuk dan beredar di Indonesia harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan, dibuktikan dengan adanya sertifikat perangkat yang diuji oleh BBPPT,” jelasnya.
Melihat hal tersebut, dalam kesimpulan rapat, politisi fraksi partai Golkar itu menegaskan bahwa Tim Kunspek Komisi I DPR RI akan menjadikan hasil rapat ini menjadi bahan yang perlu ditindaklanjuti dalam rapat bersama mitra kerja Komisi, khususnya KemenKominfo RI. •hnm/aha
