Komisi VIII Salurkan Bantuan Bencana Banjir di Cirebon

PARLEMENTARIA, Cirebon – Bencana banjir menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu (6/3/2024). Meluapnya air sungai Ciberes dan Cisanggarung tersebut disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Cirebon. Akibatnya, sebanyak 9 kecamatan terdampak banjir tersebut.

Mengetahui bencana banjir di Cirebon tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melihat langsung kondisi perkembangan penyaluran bantuan sosial yang diberikan serta perkembangan penanganan mitigasi bencana yang terdampak banjir bandang di Cirebon.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina berharap bantuan sosial yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut juga diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Mengingat, Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang rawan bencana.

“Tentu saja butuh sinergitas antara pemerintah Kabupaten Cirebon dengan pemerintah Kabupaten Kuningan yang tentu harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”

“Dengan nominal yang begitu banyak ada sekitar Rp49 miliar dari Kementerian Sosial, kemudian ada Rp1 miliar lebih dari BNPB dan (berharap) bantuan tersebut memang bisa mengatasi beberapa permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon,” ujar Selly kepada Parlementaria, di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (14/3/2024).

Lebih lanjut, Selly meminta Pemkab Cirebon untuk dapat membuat grand design mitigasi bencana yang seringkali berulang di Cirebon. Langkah pencegahan tersebut, lanjut Selly, menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemkab Cirebon, Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Selain itu, sinergitas antarwilayah juga dinilai penting, mengingat salah satu penyebab bencana banjir adalah air kiriman dari Kabupaten Kuningan.  “Dan tentu saja butuh sinergitas antara pemerintah Kabupaten Cirebon dengan pemerintah Kabupaten Kuningan yang tentu harus difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” jelas legislator Dapil Jawa Barat VIII ini.

Terakhir, Selly juga mengingatkan peran masyarakat juga sangat penting dalam mitigasi bencana. Pemkab Cirebon diharapkan dapat melibatkan tokoh masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.

“Kita juga harus memberdayakan peran dari SDM masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, pelibatan psikososial dan tentu pelibatan tokoh tokoh masyarakat agar pentahelix yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Adapun bantuan yang diserahkan Komisi VIII dan mitra adalah bantuan PSKBA senilai Rp1.736.248.000, bantuan PKH (102.948) KPM Tahap 1  Rp48.090.634.324, Bantuan BBPPKS Bandung Rp95.689.500, Bantuan Seragam SD-SMA Sentra Phalamartha Rp14.100.000, DSP Operasional Rp250.000.000, Bantuan logpal dari BNPB yang sudah diterima dan dicek bersama BPBD Kab. Cirebon dengan total nilai Rp1.484.034.050, serta bantuan tahap ke-2 yakni perahu karet dan sembako 100 paket. •bia/rdn