//
Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto: Arief/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin menyatakan keprihatinannya dengan situasi tentang pertanian Indonesia saat ini. Ia menekankan Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi sangat kontradiksi dengan kehidupan masyarakatnya yang kini berduyun-duyun mencari dan mengantre beras. Melihat permasalahan pangan terutama beras ini, ia menilai Indonesia butuh menyusun roadmap pangan atau pertanian untuk memecahkan persoalan tersebut.
“Pak Menteri ingin kami sampaikan kita ini butuh roadmap pangan kita, roadmap (peta jalan) pertanian kita. Karena memang pangan ini sebuah kehidupan kebangsaan (yang membuat) kita terusik, terganggu dan bahkan mungkin kita merasa miris pada saat sebuah kenyataan kehidupan kita ini tidak punya beras,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional itu, lanjutnya menyatakan sejak dahulu anggaran besar Kementerian Pertanian banyak dialokasikan ke beberapa daerah yang bukan pertanian atau wilayah yang tidak menghasilkan beras atau jagung. Sehingga, wilayah bukan pertanian yang dipaksa untuk menghasilkan beras itu pun hanya mampu memproduksi beberapa ton bahkan gagal panen.
“Karena memang pangan ini sebuah kehidupan kebangsaan (yang membuat) kita terusik, terganggu dan bahkan mungkin kita merasa miris pada saat sebuah kenyataan kehidupan kita ini tidak punya beras”
Untuk itu, menurutnya. Kementerian Pertanian seharusnya mempersiapkan resiko-resiko terhadap sedikit dan gagalnya produksi beras itu. Seharusnya, Pemerintah juga dapat memaksimalkan produksi pada wilayah pertanian dan penyangga pangan serta secara bertahap membangun dan memaksimalkan pada wilayah pertanian baru sehingga tidak mengganggu produktivitas pangan.
“Artinya butuh proses yang berapa lama sampai dia mendapatkan titik tertentu per hektar berapa ton? nah ini kami ingatkan, maaf Pak Menteri, di Jawa pun kalau pun menjadikan kita titik balik fokus hari ini pada persoalan tanaman pangan terutama padi kita harus berhitung mana daerah yang 5 ton per hektar ke bawah? mana yang daerah yang 5 ton pe r hektar ke atas? artinya kan begitu,” jelasnya. •gal/rdn
