M. Farhan: DPR Perlu Rumuskan Mekanisme Pengawasan yang Lebih Efektif terhadap Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai selama ini sinergisitas antara DPR dan pemerintah belum optimal. Hal tersebut merespon data DPR yang diolah dari lembaga Indonesian Parliamentary Center (IPC) yang menunjukkan setidaknya 527 instruksi DPR atau sejumlah 80 persen rekomendasi sepanjang 2023, tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

“Hanya sekitar 128 instruksi atau sekitar 20 persen dari total 627 instruksi DPR yang dilaksanakan oleh pemerintah”

Sementara itu, hanya sekitar 128 instruksi atau sekitar 20 persen dari total 627 instruksi DPR yang dilaksanakan oleh pemerintah. “Saya kira ini menunjukkan bahwa memang sinergitas antara DPR RI dengan pemerintah belum optimal. Artinya masih ada masalah dalam hal mengkomunikasikan dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut,” kata Farhan kepada Parlementaria usai Focus Group Discussion (FGD) “DPR REWIND 2023”, dengan tema “Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023”, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap DPR dan pemerintah dapat bersama-sama introspeksi diri. Sebab, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR adalah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan. 

“Kita harus sama-sama melakukan introspeksi diri sebagai DPR RI untuk melihat dan membuat lagi mekanisme pengawasan yang lebih efektif gitu. Karena bagaimanapun juga pengawasan ini tujuannya justru untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan bukan sebagai kendala pelaksanaan atau penyelenggaraan negara,” harapnya. •gal,bia/rdn