Perkuat Hubungan ‘People to People’ Parlemen Indonesia dan Namibia di Bidang Perdagangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengajak Parlemen Namibia terus memperkuat hubungan people to people dengan peningkatan kerja sama di bidang perdagangan. Secara spesifik, dalam peningkatan kualitas produk raw materials ke bentuk produk jadi yang akan diekspor.

“Tentu ini kita bisa bekerja sama untuk terus memperjuangkan produk-produk raw materials kita bisa berikan nilai tambah. Sehingga, kita mengekspor produk-produk jadi yang memang nilainya lebih tinggi dan pada ujungnya akan memberikan kontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa kita maupun Namibia ke depan dari produk mereka,” ujar Putu kepada Parlementaria, seusai pertemuan di Ruang Delegasi DPR RI, di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

“Pada ujungnya (kerja sama) akan memberikan kontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa kita maupun Namibia ke depan dari produk mereka”

Terlebih, Putu yang juga Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengungkapkan bahwa Parlemen Namibia memahami bahwa Indonesia dalam bidang perdagangan merupakan negara yang menghasilkan banyak hasil mineral seperti berlian, emas, tembaga, dan berbagai produk lainnya. Bahkan, tak hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan hasil alam berupa produk nikel ore.

“Kita juga menjelaskan kita juga punya sebuah produk yaitu nikel, nikel ore kita yang memang selama ini sudah kita ingin ekspor, tapi di WTO kita sempat kalah karena kita tidak diperbolehkan atau kita diwajibkan mengekspor raw material dan mereka juga sama. Juga kita ingin memberikan kesejahteraan yang lebih maksimal kepada masyarakat kita dengan mengekspor produk-produk yang sudah jadi,” tandas Putu.

Selain itu, Putu menyambut baik Parlemen Namibia yang ingin mengeksplor lebih jauh mekanisme kegiatan rapat kerja di DPR RI yang terdiri dari adanya Alat Kelengkapan Dewan seperti komisi, badan, hingga sesi Rapat Paripurna dalam fungsi legislasi dalam penyusunan UU, penganggaran, dan pengawasan melalui digitalisasi.

“Dan bagaimana posisinya antara Pemerintah dan Parlemen. Juga bagaimana dalam melakukan pengawasan terhadap Parlemen dan mereka ingin mendapatkan hal itu,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut. Hadir dalam pertemuan delegasi Parlemen Namibia yaitu Chairperson of The National Council Lukas Sinimbo Muha,Secretary to The National Council Tousy J. Namiseb dan jajaran. •pun/rdn